Rizal Ramli Minta Universitas Padjadjaran Beri Gelar Doktor Honoris Causa ke Bung Hatta

Pada tahun 1920-an, saat berada di Eropa itulah Bung Hatta merasakan langsung dampak dari depresi ekonomi dahsyat yang melanda Benua Biru itu, yang kala itu disebut pula zaman Malaise, akibat praktek kapitalisme yang ugal-ugalan.

Bung Hatta tidak ingin mencontoh sistem yang tidak membawa keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat seperti itu. Ia lebih memilih mengadopsi sistem welfare state (negara kesejahteraan), seperti di negara-negara Skandinavia yang mengedepankan koperasi.

Lebih jauh Rizal Ramli juga mencontohkan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Kanselir Jerman Otto Von Bismarck pada pertengahan abad ke 19, dimana ia tidak menginginkan rakyat Jerman kala itu terseret ke dalam sistem ekonomi komunisme.

Bismarck kemudian membuat kebijakan berupa social security system atau sistem jaminan sosial untuk rakyatnya. Sehingga sampai kini Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan jaminan sosial yang tinggi.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk kemajuan koperasi di negeri ini ?

“Koperasi dibesarkan bukan dengan aturan-aturan atau dengan melibatkan lembaga pengawasan yang lebih gede lagi, seperti OJK,” tandas Rizal Ramli.

Panel ahli bidang ekonomi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini juga menyoroti umumnya lembaga koperasi di Indonesia kurang profesional dan kurang transparan.

Karena itu misalnya ia menyarankan untuk menunjukkan transparansi koperasi perlu menyampaikan laporan keuangan secara berkala, yaitu tiga bulan sekali di media massa. Supaya anggota dan masyarakat umum mengetahui.

Selain itu, lanjutnya, harus ada target bagi lembaga koperasi, misalnya berapa besar kontribusinya untuk perekonomian nasional, terhadap lapangan kerja, bagaimana total kreditnya, dan beberapa hal lainnya.

“Tidak ada kata terlambat untuk membesarkan koperasi, yang ada hanya pemimpin yang berpikir lambat,” ujar Rizal Ramli.