Harga Lahan Bikin Investor Asing Pikir-Pikir Tanam Modal di Indonesia

Sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia telah selesai menyusun Peta Peluang Investasi (PPI) Prioritas Strategis 2022 yang siap ditawarkan. Pihak instansi secara resmi meluncurkan 22 Proyek PPI 2022 dengan total nilai investasi sebesar Rp 37,32 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam video sambutannya menyampaikan, penyusunan peta potensi investasi prioritas sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan realisasi investasi.

Bahlil menjelaskan, saat ini pemerintah fokus pada sektor hilirisasi, bukan hanya komoditas tambang saja, tetapi juga pangan.

"Karena kalau dulu kita melakukan promosi, itu selalu mengarang bebas. Nah sekarang alhamdulillah, dengan Kementerian Investasi melakukan program untuk melakukan detailing terhadap potensi investasi apa saja di daerah, itu lengkap dengan FS (Feasibility Study)," ujarnya dalam sambutan secara daring peluncuran PPI 2022 di Conrad Hotel, Bali, Jumat (16/12/2022).

"Ini adalah sebuah instrumen untuk bagaimana kemudian mempermudah para investor dalam bisa melakukan investasi," kata Bahlil.

Proyek PPI 2022 yang siap ditawarkan ini berada di 13 provinsi yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Banten.

Adapun 22 proyek prioritas strategis 2022 ini terdiri dari 11 proyek berbasis sumber daya alam dan 11 proyek berbasis industri manufaktur.

Kegiatan penyusunan PPI ini sudah dimulai oleh Kementerian Investasi/BKPM sejak 2020 lalu. Sebanyak 47 proyek investasi berkelanjutan telah diluncurkan senilai Rp 155,12 triliun dengan 4 sektor proyek investasi berkelanjutan yang ditawarkan, yaitu sektor pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur yang tersebar di 33 provinsi.

Melalui berbagai strategi promosi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, 14 proyek investasi berkelanjutan di antaranya telah diminati oleh investor senilai Rp49,82 triliun dengan status NDA (Non-Disclosure Agreement).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya Rp 1.000 triliun investasi macet lantaran masih menunggu perizinan masuk. Namun, Kementerian Investasi/BKPM mengaku terkejut dan baru mengetahui kabar itu.

"Waduh, saya enggak tahu tuh. Komunikasi belum ada sih. Terus terang informasi itu saya baru dapet pagi ini," ujar Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM Ikmal Lukman di acara peluncuran Peta Peluang Investasi (PPI) 2022 di Conrad Hotel, Bali, Jumat (16/12/2022).

Berdasarkan laporan Kemendagri, temuan Rp 1.000 triliun investasi macet itu didapat oleh Tim Investasi Presiden. Namun, Ikmal mengaku baru mendengar keberadaannya.

"Rasanya enggak ada. Investasi yang Kementerian Investasi/BKPM, itu amanahnya pak Presiden, semua satu pintu di Kementerian Investasi/BKPM. Enggak ada yang lain. Karena BKPM lah yang mengeluarkan NIB-nya, fasilitasnya, insentifnya. Semua ada di Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

Ikmal lantas meminta isu tersebut bisa langsung ditanyakan kepada Kemendagri. Pasalnya, ia benar-benar tidak memegang data soal itu.

"Enggak tahu juga tuh. Mungkin ditanyakan ke yang mengeluarkan sumber data itu. Tapi terus terang sih kita belum tahu itu," ungkapnya.

Menurut dia, kemungkinan adanya investasi mandeg dengan nilai sebesar itu sedikit kurang wajar, lantaran itu bakal turut menghambat proses pertumbuhan ekonomi.

"Kalau itu macet pertumbuhan investasi enggak bagus dong. Investasi kan yang kita umumkan realisasi diambil dari perusahaan-perusahaan, yang mereka mengisi online secara faktual seperti itu, itu yang kita umumkan," sebutnya.

"Kalau misal itu ada, terlihat pasti. Gede banget itu, 1/3 APBN," tandas Ikmal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada seluruh menteri dan pemerintah daerah untuk tidak mempersulit proses investasi di daerah. Hal ini ia tekankan karena saat ini seluruh negara tengah berebut investor.

"Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara, oleh sebab itu, jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya tidak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah. Baik di pusat di provinsi di kabupaten maupun di kota, semuanya jangan sampai ada yang menganggu ini," ujar Jokowi dalam rapat pembukaan rakornas investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Kepercayaan para investor jangan sampai hilang karena salah memperlakukan. Dia bilang, kebijakan untuk investor harus di implementasikan dengan baik.

"Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trustnya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil. Jangan sampai ada yang terganggu," ucapnya.

"Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang gara-gara kita salah men-treatment salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita, karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi," sambungnya.

Kepala negara mengajak pihaknya untuk terus mempelajari cara negara lain bisa ramai mendapatkan investor. Salah satu caranya, investor bisa diberikan insentif tambahan maupun tax holiday.

"Kenapa lebih berbondong-bondong ke sana, tidak berbondong-bondong ke sini, ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan, kita pelajari. Tax holiday, diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik. Kita pelajari semuanya. Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan, masih ada yang ganggu-ganggu ya sudah buyar semuanya yang namanya policy kebijakan yang kita telah design," tutur Jokowi.