Sukses

Subsidi Dihapus, Bunga KUR Mikro dan Kecil Naik Jadi 6 Persen pada 2023

Penyaluran KUR mikro memliki plafon pinjaman antara Rp 10 juta sampai Rp 100 juta. Sedangkan plafon KUR kecil memberikan pinjaman antara Rp 100 juta - Rp 500 juta.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih akan menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2023. Namun pemerintah tak akan memberikan subsidi lagi pada bunga sehingga naik. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto  menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran KUR Rp 460 triliun di 2023. Plafon ini naik jika dibandingkan dengan alokasi 2022 yang tercatat Rp 373 triliun.

Namun, pemerintah akan mencabut subsidi bunga KUR yang diberikan di tahun ini. Suku bunga akan kembali menjadi 6 persen untuk program KUR mikro dan KUR kecil dari sebelumnya 3 persen.

"Penyaluran KUR tahun depan kembali 6 persen," Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).

Penyaluran KUR mikro memliki plafon pinjaman antara Rp 10 juta sampai Rp 100 juta. Sedangkan plafon KUR kecil memberikan pinjaman antara Rp 100 juta - Rp 500 juta.

Sementara itu, untuk penyaluran KUR super mikro suku bunganya tetap. Hanya 3 persen untuk pinjaman dengan plafon di bawah Rp 10 juta.

"Kecuali KUR super mikro dengan pinjaman maksimal Rp 10 juta ini tetap 3 persen (suku bunganya)," kata Airlangga.

2 dari 4 halaman

Target Penyaluran KUR 2023

Airlangga mengatakan tahun depan pemerintah menargetkan penyaluran KUR produktif mencapai 60 persen. Naik dari target tahun ini sebesar 54 persen.

"KUR produktif ditargetkkan dari 54 persen naik menjadi 60 persen," kata dia.

Untuk mencapai target tersebut, mulai tahun 2023 pemerintah akan memprioritaskan penyaluran KUR untuk kelompok petani untuk pembelian alsintan. Penyaluran KUR ini menggunakan skema khusus dengan pinjaman antara Rp 500 juta sampai Rp 2 miiar dengan suku bunga rendah.

"Suku bunga 3 persen tanpa agunan (jaminan) dan down payment (DP pembelian alsintan) hanya 10 persen," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong perbankan atau lembaga non bank menyaurkan kreditnya melalui KUR klaster. KUR klaster merupakan penyaluran dana yang diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan terhubug dengan off taker. Sehingga bisa mengurangu potensi kredit macet.

KUR klaster bisa memberikan peluang pembiayaan kepada kelompo usaha dengan plafon Rp 500 juta per pelaku usaha. Artinya program penyaluran KUR klaster ini bisa mempercepat dan meningkatkan penyaluran kredit modal lebih banyak kepada pelaku usaha.

"Jadi kalau satu orang bisa dapat pinjaman Rp 500juta, kalau ada 10 orang nilainya bisa mencapai Rp 5 miiliar," kata dia.

3 dari 4 halaman

Realisasi KUR Capai Rp 344,55 Triliun per 14 Desember 2022

Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 14 Desember 2022 telah mencapai Rp345,55 triliun kepada 7.209.944 pelaku usaha.

"Pada 2022, Pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun, dan saat ini realisasi penyaluran KUR sampai 14 Desember 2022 telah mencapai Rp345,55 triliun atau sebesar prosentase 92,60 persen dengan total debitur sejumlah 7.209.944 pelaku usaha," kata Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Irene Swa Suryani dalam acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro di Palembang, Sumatra Selatan, Sabtu (17/12/2022).

Adapun total penyaluran KUR pada 2022 di Provinsi Sumatra Selatan sampai 14 Desember 2022, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) mencapai Rp10,495 triliun yang dialokasikan kepada 173.361 debitur.

Capaian tersebut terdiri dari KUR Super Mikro sebesar Rp144,37 miliar kepada 15.047 debitur, KUR Mikro Rp6,072 triliun untuk 139.692 debitur, KUR Kecil/khusus Rp4,276 triliun kepada 18.548 debitur, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp740 juta kepada 74 debitur.

Dalam upaya percepatan penyaluran KUR dan pemulihan ekonomi nasional khususnya bagi pelaku UMKM, Irene menegaskan KemenKopUKM menginisiasi dan mendorong penyaluran KUR melalui skema KUR khusus yang ditujukan kepada kelompok usaha masyarakat atau klaster yang diperuntukkan bagi koperasi dan kelompok UMKM.

"Dalam hal ini melibatkan agregator/offtaker dan avalist di berbagai sektor antara lain pertanian, peternakan, perikanan, furnitur, suvenir, kerajinan tangan, fesyen, dan pariwisata dengan target penerima KUR berbasis klaster prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah," ujar Irene.

4 dari 4 halaman

Penyaluran KUR

Menurutnya, sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyaluran KUR, diperlukan inovasi pembiayaan bagi UMKM melalui skema kelompok usaha, baik dalam wadah koperasi maupun kelompok klaster UMKM sebagai bentuk percepatan pendistribusian insentif pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pada kesempatan ini, Irene juga mengapresiasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatra Selatan, beserta stakeholder lainnya yang telah berupaya dalam mendukung pelaksanaan program KUR dan berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memberdayakan UMKM melalui akses penyaluran pembiayaan KUR Klaster dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

"Potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Sumatra Selatan," ucapnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com