PrismaLink Tawarkan Solusi Keuangan Lengkap bagi Pelaku Bisnis

Layanan disbursement PrismaLink dilengkapi dengan sistem verifikasi nama dan nomor rekening. Bila data penerima dana tidak sesuai dengan data bank, maka transaksi tidak dapat dijalankan. Selain itu, setiap transaksi diamankan melalui signature yang dibentuk menggunakan secret parameter.

“Kami menggunakan sistem keamanan berlapis agar terhindar dari kebocoran atau kehilangan data. Dan proses verifikasi nama dan nomor rekening dapat membantu menghindari kesalahan transfer,” tambah Laksono.

Setelah terhubung dengan Application Programming Interface (API) dari PrismaLink, merchant dapat menjalankan transaksi disbursement melalui API dengan menggunakan parameter yang diperlukan seperti nama dan nomor rekening penerima, bank tujuan dan nominal dana yang akan dikirimkan. Setelah lolos proses pengecekan keamanan, maka dana akan dikirimkan secara otomatis kepada penerima.

“Ke depannya layanan disbursement PrismaLink akan mengikuti standarisasi dari Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) Bank Indonesia. Dan kami akan terus perbanyak kemitraan untuk layanan disbursement ini,” tutup Laksono.

Pengawasan terintegrasi semakin dibutuhkan untuk mendeteksi risiko industri keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan, mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global.

Upaya pengawasan terintegrasi ini diperlukan untuk meningkatkan kesehatan industri jasa keuangan serta turut mendukung peran perlindungan konsumen dan masyarakat.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan, industri keuangan di dalam negeri terus bertumbuh. Oleh karena itu, integrasi pengawasan keuangan semakin hari semakin dibutuhkan dan perlu untuk terus diperkuat agar industri keuangan semakin sehat.

"Tidak hanya produk keuangan konvensional, pertumbuhan juga terjadi di industri keuangan digital dan produk lainnya. Pengawasan terintegrasi dapat mendeteksi secara menyeluruh risiko dalam sistem keuangan," jelasnya, di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Di sisi lain, pengawasan terintegrasi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor keuangan terhadap risiko dari kegiatan konglomerasi lembaga jasa keuangan yang menawarkan lebih dari satu produk, seperti perbankan, asuransi, fintech hingga investasi di pasar modal.

Seperti diketahui, untuk pengawasan terintegrasi, OJK sudah menerbitkan ketentuan mengenai penataan konglomerasi keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Selain POJK konglomerasi, sebelumnya OJK juga sudah menerbitkan ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi melalui POJK 17 tahun 2014 dan Perizinan secara elektronik di Sektor Jasa Keuangan melalui POJK 26 tahun 2019. POJK ini mengatur sistem pelayanan perizinan satu pintu dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Lebih jauh, Teuku Riefky mengatakan, DPR saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) atau Omnibus Law di sektor keuangan.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian, jelasnya, adalah mempertahankan pengawasan terintegrasi yang menjadi salah satu fungsi OJK, yaitu dengan memperkuat kapasitas kelembagaan OJK.

"Tantangan yang perlu diwaspadai adalah institutional capacity. Jika dilihat dari pelaku industri keuangan memang memperhatikan penguatan fungsi OJK. OJK memang masih memiliki beberapa aspek yang perlu untuk terus ditingkatkan," terangnya.

Sementara itu, dari perkembangan stabilitas sistem keuangan, data OJK menunjukkan kinerja bisnis dan intermediasi lembaga jasa keuangan membaik dan berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional.

Kredit perbankan pada September 2022 tumbuh menjadi 11 persen yoy. Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit modal kerja dan korporasi yang masing-masing tumbuh sebesar 12,26 persen dan 12,97 persen yoy.