Kejar Target PTSL, Hadi Tjahjanto Kerahkan Drone

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menargetkan tahun ini 100 juta bidang tanah bisa terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ditargetkan 126 juta bidang tanah harus segera diselesaikan sampai dengan tahun 2025. Sementara, untuk sertifikatnya hingga kini baru terdaftar 80 juta lebih.

"Kami sudah menyelesaikan untuk sertifikatnya adalah sebanyak 80 juta lebih, dan nanti peta bidangnya akan 100 juta lebih (2022)," kata Menteri Agraria Tata Ruang/BPN Hadi Tjahjanto, saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Artinya, kata dia masih kurang 26 juta bidang tanah yang belum didaftarkan melalui PTSL. Untuk menangani hal tersebut, pihaknya sudah membuat satu roadmap untuk mempercepat target. Diantaranya, tahun 2023 ditargetkan akan diselesaikan 11 juta bidang tanah, kemudian tahun 2024 juga 11 juta bidang tanah, dan tahun 2025 kurang lebih tinggal 3,5 juta bidang tanah.

"Sehingga seluruh wilayah di Indonesia nanti harapannya terdaftar. Memang setelah terdaftar di kantor kami ingin melaksanakan digitalisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih permasalahan seperti itu," ungkapnya.

Dia menjelaskan, saat ini Kementerian ATR BPN menggunakan satu sistem block chain, sehingga data sertifikat tanah bisa disambungkan dengan data kependudukan Dukcapil.

"Maka semua permasalahan kepemilikan itu bisa kita cover, dan apabila nanti terjadi perubahan software, maka kita migrasinya juga gampang kalau saya lihat dari block chain," ujarnya.

Menteri ATR BPN berharap, dengan penerapan digitalisasi ini bisa mendorong masyarakat untuk mengurus tanahnya agar disertifikatkan. Meskipun saat ini, mayoritas masyarakat lebih menyukai sertifikat fisiknya dibanding dalam bentuk digital.

"Memang arahnya kami akan ke digitalisasi, namun memang dengan melaksanakan digital itu malah justru agak sedikit ribet, karena masyarakat masih menginginkan hardcopynya. Namun kami tidak boleh berhenti harus tetap melaksanakan program itu terus," pungkasnya.