Pencairan Program PEN Capai Rp 330,7 Triliun hingga 9 Desember 2022

FOTO: Pemerintah dan DPR Tetapkan 3 Daerah Otonomi Baru Papua — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati penentuan ibu kota untuk tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua yang diatur dalam tiga rancangan undang-undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) telah mencapai Rp 330,7 triliun sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2022. Jumlah tersebut sebesar 72,6 persen dari pagu yang ditargetkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, rincian dari PCPEN yakni untuk klaster kesehatan Rp 54,2 triliun atau 44,2 persen dari Pagu, kemudian kluster perlindungan masyarakat yang mencapai Rp 148,2 triliun atau 95,8 persen dari Pagu serta kluster pemulihan ekonomi Rp 128,4 triliun atau 72 persen dari pagu.

"Covidnya mulai menurun, kluster kesehatan hanya 44,2 persen yang tadinya 122,54 triliun yang kita anggarkan ini bagus bukan underperformance tapi karena kondisi kesehatan dan masalah covid sudah mulai bisa terkontrol dengan sangat baik sehingga belanja penanganan covid memang mengalami penurunan sangat tajam," ujar Sri Mulyani dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Dia pun merincikan untuk kluster perlindungan masyarakat yakni dari Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sebesar Rp 12,6 triliun untuk 20,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 28,6 triliun untuk 10 juta KPM, bantan tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) nelayan Rp 1,3 triliun untuk 2,1 juta orang.

Kemudian untuk BLT minyak goreng Rp 7 triliun untuk 23,9 juta KPM, BLT dana desa Rp 26 triliun untuk 7,5 juta KPM, bantuan penyandang disabilitas, YAPI, dan Lansia Rp 114,4 miliar untuk 400 ribu orang dan kartu prakerja Rp 18 juta untuk 5,1 juta orang serta kartu sembako Rp 43,9 triliun atau 18,8 juta KPM.

Kondisi ini terjadi karena bayang-bayang gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. Lalu ancaman tekanan inflasi yang saat ini tengah terjadi di beberapa negara. Kondisi ekonomi regional dan global hingga potensi krisis ekonomi dan krisis keuangan menja...

2 dari 2 halaman

Klaster Kesehatan

Untuk klaster kesehatan sebesar Rp 54,2 triliun meliputi belajar penangan covid 19 antara lain klaim pasien Rp 27,6 triliun, vaksinasi Rp2,9 triliun untuk 60,1 juta dosis, penelitian Rp 205,1 miliar.

Insentif atau santunan Nakes pusat dan daerah Rp3,4 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,8 triliun dan dukunungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp 15,1 triliun untuk penanganan covid-19 di desa dan daerah.

Sementara untuk kluster pemulihan ekonomi sebesar Rp 128,4 triliun antara lain untuk program padat karya Rp18,4 triliun, ketahanan pangan Rp 31,2 triliun, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 24 triliun, dan insentif usaha/pajak Rp 16,7 triliun.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com