Sun Life Indonesia Salurkan Rp 825 Juta ke Korban Gempa Cianjur

Selain itu, aktivitas pendampingan psikososial bagi anak-anak juga penting untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana, sehingga aktivitas dan area yang ramah bagi anak-anak sangat dibutuhkan.

"Kami pun menyadari bahwa Pemerintah telah mengupayakan yang terbaik untuk menangani dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Untuk itu, kami pun turut menyelaraskan bentuk bantuan yang kami salurkan dengan rekomendasi pemerintah dan kebutuhan di lapangan sehingga dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal," tutur dia.

Distribusi dan pengolahan bahan makanan segar beserta alat pengukur antropometri yang disalurkan oleh Sun Life melalui Wahana Visi Indonesia diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap makanan bernutrisi ke lebih dari 700 anak dan memonitor lebih dari 2300 anak di posko pengungsian yang dibantu oleh 60 kader di lokasi pengungsian.

Tidak hanya itu, sebanyak 6 sekolah darurat Sun Life yang mengikuti standar rekomendasi pemerintah dan ramah anak akan didirikan di sekitar posko pengungsian yang diharapkan dapat memfasilitasi proses belajar mengajar sementara bagi 1600 anak dalam beberapa bulan selanjutnya atau hingga sekolah permanen dapat difungsikan seperti semula.

“Kami meyakini bahwa kejadian tidak terduga seperti bencana alam dapat terjadi kapanpun dan menimpa siapapun. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk saling tolong menolong dan mengambil peran dalam proses penanganannya. Kami berharap bantuan yang kami salurkan dapat meringankan beban yang dipikul oleh para keluarga korban dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa,” tutup Shierly.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, agar daerah rawan bencana di sepanjang jalur sesar atau patahan geser aktif Cugenang menjadi zona merah dan area non hunian.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan rumah dan menghindari adanya kemungkinan korban jiwa apabila terjadi bencana alam di masa mendatang, semisal gempa Cianjur yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Kami (Kementerian PUPR) merekomendasikan kepada Pemda setempat agar lokasi bencana sepanjang sesar Cugenang dijadikan zona merah dan area non hunian," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (12/12/2022).

Menurut Iwan, banyak rumah warga yang mengalami kerusakan mulai tingkat rusak ringan, sedang, hingga berat. Hal itu membuat ribuan warga harus meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke daerah yang dirasa aman untuk menempati tenda-tenda pengungsian.

Berdasarkan data yang ada, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan BMKG dan Badan Geologi serta BNPB terkait penanganan infrastruktur pasca bencana gempa yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dari peta BMKG diperoleh informasi dan hasil foto udara, zona bahaya patahan aktif atau sesar Cugenang memiliki panjang sekitar 9 km. Itu membentang melewati sembilan desa mulai Desa Ciherang hingga Desa Nagrak.

"Jadi sekitar 300 hingga 500 meter jalur sesar Cugenang tersebut sebisa mungkin menjadi area non hunian seperti jalur hijau, pertanian maupun ruang terbuka hijau," imbuh Iwan.

Menindaki hal tersebut, Kementerian PUPR meminta agar Pemda bisa lebih tegas dan mengkoordinir warga agar tidak kembali ke hunian yang lama.

Di sisi lain, Kementerian PUPR telah menyiapkan rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha) untuk relokasi hunian warga. Itu sudah disiapkan Pemda di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku yang lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitasnya (PSU).

Sebagai informasi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyiapkan rumah tahan gempa untuk relokasi warga terdampak bencana tipe 36 dan memiliki lahan 75 meter persegi.

Rencananya, rumah tahan gempa tersebut dibangun sebanyak 200 unit dan terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama ditargetkan selesai pada akhir Desember 2022. Tahap kedua pada pekan ketiga Januari 2023 mendatang.

"Pemerintah bertanggungjawab atas keselamatan warganya. Ketika warga direlokasi maka mereka akan mendapatkan ganti rugi rumah tahan gempa tipe 36 beserta lahannya. Jadi lahan yang di lokasi rawan harus dikuasai Pemda, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membangun rumah di tempat lama," pungkas Iwan.