2 Minggu Tutup Tahun, APBN Tersisa Rp 388 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dibawah 3 persen. Realisasi ini jauh lebih rendah dari target tahun 2022 yakni 4,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 840,2 triliun.

"Kalau ada yang tanya lagi defisit kita akan jatuh di angka berapa sih taun 2022? Hitungan terakhir kita 2,49 persen," kata Jokowi dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).

Realisasi defisit APBN tahun ini diperkirakan jauh lebih baik dari kondisi saat pertama kali terjadi pandemi. Selama 2 tahun berturut-turut, defisit kas negara pernah mencapai level 6,14 persen (2020) dan 4,65 persen (2021).

"Ini kan turun drastis dari saat terjadi pandemi," kata dia.

Jokowi mengatakan telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa menekan pelebaran defisit dalam 3 tahun terakhir. Mengingat pandemi Covid-19 terjadi untuk pertama kalinya di dunia dan meluluhlantakan kondisi ekonomi setiap negara.

"Inilah upaya yang kita lakukan agar ekonomi makro kita jadi lebih baik dalam angka-angka," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan , defisit APBN 2022 pada 14 Desember 2022 mencapai Rp 237,7 triliun. Angka ini 1,22 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dia memperirakan realisasi defisit anggaran tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan target defisit pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang mencapai Rp 840,2 triliun atau 4,5 persen dari PDB.

"Defisit ini jauh lebih kecil dari yang diindikasikan atau yang direncanakan yang tertuang dalam Perpres 98/2022," kata Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (20/12) lalu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. Khususnya, yang berkaitan dengan belanja modal dan sosial.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).

Dia mengatakan bahwa semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini kondisi ekonomi global berada pada posisi yang tak normal. Untuk itu, kata Jokowi, APBN harus ditempatkan sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.

"APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural," jelasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menyampaikan APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM.

Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Menurut dia, hal ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Termasuk, di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," kata Jokowi.