Menengok Kekayaan Bauksit Indonesia, Ekspornya Dilarang Mulai Juni 2023

Pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit pada Juni 2023. Langkah ini merupakan program hilirisasi yang telah dijalankan sejak lama. Sebelumnya, pemerintah telah melarang eskpor nikel mentah.

Jokowi mengatakan, Indonesia berkomitmen melakukan hilirisasi bauksit dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan pelarangan ekspor bauksit mentah ini nantinya Indonesia hanya akan mengekspor produk jadi dari bauksit.

"Dari industrilisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp 62 triliun," ucap Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/12).

Jokowi mengambil contoh larangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020, terbukti meningkat pendapatan negara dari Rp 17 triliun di 2014, kemudian meningkat menjadi Rp 326 triliun pada 2021.

"Meningkat 19 kali lipat," ucapnya.

Peningkatan pendapatan negara atas larangan nikel pun diproyeksikan bertambah hingga akhir tahun 2022. "Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebihi dari Rp 468 triliun atau lebih dari USD 30 miliar USD," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kaget saat mendapati fakta banyak negara yang tergantung ke Indonesia. Menyusul, banyaknya komoditas tambang yang menjadi rebutan negara-negara di dunia.

"Oh ini tergantung, tergantung, tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga," kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum 2022 di Istana Negara, Jakarta, dikutip Senin (12/12).

Jokowi mencatat, setidaknya terdapat tiga komoditas tambang unggulan yang menjadi buruan negara asing. Pertama, adalah batu bara yang digunakan sebagai sumber pembangkit listrik untuk berbagi kegiatan industri.

"Begitu batu bara kita stop dua minggu saja, yang telpon ke saya banyak sekali," ujar Jokowi.

Kedua, Crude Palm Oil atau CPO. Diketahui, CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum mengalami pemurnian.

"Begitu kita stop (ekspor CPO), ya karena saya harus setop. Banyak pertanyaan dari luar dari IMF dari Bank Dunia, kenapa setop," ucap Jokowi.