Sejarah Baru, Bulog Sebar 1,2 Juta Ton Beras dalam Operasi Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog mencatat untuk pertama kalinya dalam sejarah menggelontorkan beras sebanyak 1,2 juta ton dalam operasi pasar. Program yang kini bernama Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) tersebut berlangsung nonstop sejak Januari hingga saat ini, sebagai upaya meredam gejolak harga beras di Tanah Air.

"Angka ini merupakan jumlah penyaluran Operasi Pasar beras terbesar sepanjang sejarah berdirinya Bulog. Sesuai penugasan negara dan dalam kerangka stabilisasi ekonomi yang lebih luas, Bulog akan terus menggelar operasi pasar secara masif dengan adanya tambahan stok dari beras impor," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Pria yang akrab disapa Buwas ini menegaskan, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran bahwa program KPSH harus berjalan lancar sepanjang tahun. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena ketersediaan beras terjamin dengan harga terjangkau meski di pasaran ada sedikit kenaikan harga.

"Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi sekarang dan kami akan terus membanjiri pasar dengan kekuatan stok CBP saat ini dimana sudah ada tambahan dari beras impor. Penyaluran operasi pasar yang dilakukan Bulog akan terus bertambah jumlahnya sampai dengan akhir tahun," kata Buwas.

Buwas memastikan, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton bakal memberikan dampak untuk menahan laju kenaikan harga beras. Dengan adanya impor beras dan pasokan CBP terpenuhi, maka harga beras di pasaran dipastikan akan mengalami penurunan.

"Psikologisnya begitu kita datangkan impor ada kepastian barang, dan ketika pasar sudah mengetahui Bulog punya barang maka sangat diyakini harga akan bisa terkendali," imbuh Buwas.

Petani di Pati, Jawa Tengah mendukung sikap Dirut Bulog, Budi Waseso. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras.

2 dari 4 halaman

Perkuat Cadangan

5000 Ton Beras Impor Asal Vietnam Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok — Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mendatangkan 5.000 ton beras impor asal Vietnam guna menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang akan digunakan untuk operasi pasar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Terkait tambahan beras impor ini Budi Waseso kembali menegaskan bahwa kebijakan ini semata-mata untuk memperkuat cadangan beras nasional (CBP).

Kebijakan itu disebut Buwas tidak akan mengganggu petani yang baru akan panen tiga bulan lagi pada akhir Februari atau awal Maret 2023 nanti, karena kebutuhan stok CBP yang ditugaskan kepada Bulog cukup besar sekitar 1-1,5 juta ton.

"Di samping beras impor masuk, kami juga masih menyerap beras petani dalam negeri sampai dengan saat ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah stabilitas harga beras di masyarakat," ungkap Buwas.

"Untuk itu kami akan upayakan semaksimal mungkin pelaksanaan program stabilisasi tersebut tanpa ada unsur kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat, terlebih ditengah situasi seperti sekarang," tandas Buwas.

3 dari 4 halaman

KSP: Impor Beras Tetap Perlu Meski Produksi Surplus

Kantor Staf Presiden (KSP) menepis anggapan bahwa kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dilakukan terburu-buru dan tanpa perencanaan. Impor beras terlihat terburu-buru karena tidak ada penyesuaian antara data valid produksi dengan proyeksi kebutuhan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bustanul Arifin menegaskan, pemerintah dalam mengambil kebijakan impor beras sudah melalui pertimbangan yang matang dan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait.

Bustanul menyampaikan, kebijakan impor beras dilakukan hanya oleh Perum Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Cadangan beras tersebut, lanjut dia, memiliki peran penting dalam program pemerintah. Seperti penyaluran beras untuk penanggulangan bencana, stabilisasi harga, bantuan sosial, dan kegiatan pemerintah lainnya.

“Impor yang dilakukan sangat terbatas baik jumlah, waktu, dan penggunaannya. Dari sisi jumlah hanya satu koma tujuh persen dari kebutuhan nasional. Dari sisi waktu dilakukan sebelum musim panen tiba, dan penggunaannya hanya untuk menguatkan cadangan beras pemerintah,” kata Bustanul Arifin di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

“Impor beras ini juga tidak mengganggu status swasembada beras, karena masih jauh di bawah 10 persen. Ini sesuai standar FAO,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bustanul tak menepis, sebenarnya produksi beras tahun ini mengindikasikan adanya surplus. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus mencapai 1,7 juta ton.

Hanya saja, saat ini keberadaan stok beras 68 persen berada di rumah tangga, sehingga tidak bisa dibeli oleh pemerintan sebagai tambahan cadangan.

4 dari 4 halaman

Realisasi Kebijakan Impor Beras

Budi Waseso dan Zulkifli Hasan Tinjau Kedatangan Beras Impor di Pelabuhan Tanjung Priok — Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kiri) bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah) saat meninjau aktivitas bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mendatangkan 5.000 ton beras impor asal Vietnam guna menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang akan digunakan untuk operasi pasar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selain itu, sambung Bustanul, Bulog memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri karena harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp 8.300 per kg.

“Untuk itu lah mengapa penguatan cadangan beras pemerintah dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor, meskipun secara nasional produksi beras masih surplus,” terangnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memetakan, realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 200 ribu ton beras akan masuk pada Desember 2022, dan sisanya sebanyak 300 ribu ton direncanakan tiba pada awal 2023.

Impor 2023 akan dilakukan sebelum Maret, sehingga tidak berbenturan dengan masa panen raya yang diperkirakan akan jatuh pada Maret-April 2023.