Demi Energi Bersih, Bos PLN Rela Kehilangan 15 GW Listrik Hasil PLTU

Lebih lanjut, Darmo menugungkap rencana agresif yang dimaksudnya. Yakni, dengan adanya penambahan pembangkit EBT sebanyak 51,6 persen hingga 2030. Artinya, mayoritas penambahan pembangkit listrik yang dilakukan PLN berbasis pada energi bersih.

"Artinya ada 20,9 GW additional capacity pembangkit EBT akan dibangun selama sampai 2030," paparnya.

Pada saat yang sama, PLN juga berusaha untuk melakukan pensiun dini bagi beberapa PLTU yang dimiliki. Sehingga ada ruang untuk masuknya pembangkit EBT.

"Bahwa kita ingin ada akselerasi dari transisi energi. Bagaimana caranya, adalah kita membangun suatu strategi yang ada program pensiun dini PLTU sehingga ada additional Renewable energy dari yang sudah direncanakan, bisa masuk dalam ekosistem kami dan kami kembali selama 6 bulan ini menganbil international leadership agar program ini berjalan baik," pungkasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kalau pensiun lebih cepatnya PLTU batu bara tak membawa kerugian. Khususnya kerugian bagi investor yang menanamkan modalnya ke PLTU tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Menurutnya, investor tak merugi meski PLTU pensiun lebih cepat sebagai upaya transisi energi.

"Supaya lebih cepat kita tawarkan Apakah PLTU sekarang yang basisnya fosil ini bisa kita percepat dari 30 tahun menjadi 25 tahun, tapi itu bukan memotong bisnis, bukan," kata dia dalam Forum Transisi Energi, Kamis (22/12/2022).

Dadan memastikan investor tidak akan kehilangan nilai investasinya terhadap PLTU yang pensiun. Namun, formulanya hingga saat ini masih dihitung oleh Dadan.

"ini adalah nanti basisnya itu nilai manfaat dari sisi investor itu tidak berubah. Kalau investor sudah menghitung 'saya akan untung dengan perhitungan sekarang ini misalkan Rp 100.000 harus Rp 100.000 nanti', Nah itu yang sedang kita cari ya," ujarnya.

"Jadi ini paketnya seperti itu Jadi tidak ada sama sekali nanti kalau yang PLTU itu akan rugi," tambah Dadan menegaskan.

Untuk diketahui, sebagai salah satu upaya transisi energi, pemerintah akan mempersingkat masa operasi dari sejumlah PLTU. Bahkan pemerintah juga mulai meneken aturan tak bolehnya pembangunan PLTU baru.