Banyak Perusahaan Singapura Bangkrut di Tengah Pemulihan Covid-19, Kok Bisa Ya?

Liputan6.com, Jakarta - Banyak perusahaan yang beroperasi di Singapura mengajukan perlindungan kebangkrutan. Meningkatnya jumlah kebangkrutan di Singapura disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya ketidakpastian ekonomi global ketika memasuki pemulihan dari Covid-19.

Dilansir dari Channel News Asia (CNA), Sabtu (24/12/2022),dilaporkan terjadi kenaikan pengajuan perlindungan kebangkrutan di Singapura, dengan jumlah permohonan hingga November 2022 sudah melebihi total di 2021.

Total terdapat 3.380 orang di Singapura yang telah mengajukan perlindungan kebangkrutan sepanjang tahun 2022 ini, lebih banyak dari dua tahun terakhir selama pandemi.

Namun, menurut laporan CNA, jumlah pengajuan tersebut masih di bawah tingkat yang diamati pada tahun 2019, sebelum datangnya pandemi.

Meningkatnya jumlah kebangkrutan di Singapura disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya ketidakpastian ekonomi global ketika memasuki pemulihan dari Covid-19.

Direktur Center for Governance & Sustainability di National University of Singapore Business School, Profesor Lawrence Loh mengatakan bahwa dunia baru saja keluar dari pandemi Covid-19, jadi ada "efek kumulatif dari perlambatan dan banyak langkah dukungan yang berakhir".

"Pada saat yang sama, masalah yang lebih besar sebenarnya ada di global, di mana ada beberapa indikasi perlambatan, bahkan inflasi yang mengarah pada kenaikan suku bunga, sehingga semua ini secara kolektif menambah tantangan," sambungnya.

Menurut mitra di firma hukum Singapura IRB Law, yakni Anand George, sebagian besar pengajuan perlindungan kebangkrutan terdiri dari pemilik usaha kecil dan menengah.

Firma hukumnya bahkan telah menangani sekitar 50 kasus kebangkrutan.

Dikatakan bahwa, bisnis tertentu, seperti yang ada di industri makanan dan minuman sangat terpengaruh oleh pandemi.

"Saya pikir beberapa bisnis mencoba membiayai kembali pinjaman, atau mereka akan berusaha mencegah kebangkrutan selama periode itu," kata George.

"Tapi mereka sudah memiliki model bisnis yang tidak berkelanjutan. Maka yang terjadi adalah setelah moratorium dicabut, terjadi peningkatan permohonan pailit," bebernya.