Menhub Pastikan Tarif KRL Tak Naik di 2023

FOTO: Kapasitas Penumpang KRL Jabodetabek Naik Jadi 80 Persen — Kereta rel listrik (KRL) melintas saat sejumlah penumpang menunggu di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Penambahan kapasitas penumpang KRL menjadi 80 persen dibuat menyesuaikan aturan terbaru Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan, tarif KRL Commuter Line tidak akan mengalami kenaikan pada 2023 mendatang.

Namun, skema pembayarannya akan dipisah antara penumpang yang mampu dan kurang mampu via tiket kartu. Meski begitu, ia belum merinci secara jelas bagaimana skema tersebut akan diberlakukan.

"Kalau tarif KRL enggak naik. Insya Allah 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Yang kemampuan finansialnya tinggi harus bayar lain. Average, sampai 2023 enggak naik," ujar Menhub dalam sesi jumpa pers akhir tahun di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Menimpali pernyataan Menhub, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyampaikan, pembayaran tarif KRL via kartu ini nantinya akan diterapkan lewat skema subsidi terbatas via kartu.

"Subsidi tepat guna. Artinya tidak naik, tapi nanti kita pakai data Kemendagri. Yang kaya ya bayar sesuai aslinya, yang kurang mampu itu nanti dapat subsidi," kata Risal.

"Kalimatnya (tarif KRL) tidak naik, tapi subsidi tepat sasaran," tegas dia.

Risal berharap, skema baru pembayaran tarif KRL ini bisa diterapkan secepatnya. Namun, Kemenhub perlu berkolaborasi dengan Kemendagri untuk mencari data mana-mana saja penumpang yang berkategori kurang mampu.

"Kuartal kedua kali ya kita upayakan. Paling lambat di pertengahan tahun (2023). Tapi kalau bisa dipercepat, kita percepat," pungkas Risal.

Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 25 tahun 2022 mulai diberlakukan Rabu (09/03). PT KAI Commuterline menghapus tes dan menghilangkan marka jaga jarak antar tempat duduk penumpang.

2 dari 3 halaman

Kemenhub Kaji Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji kembali penyesuaian tarif KRL Jabodetabek. Namun kemenhub memastikan tidak akan ada kenaikan tarif KRL Jabodetabek hingga akhir 2022.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, pun menghimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengenai penyesuaian tarif KRL.

Kemenhub memastikan tidak akan ada penyesuaian kenaikan tarif KRL Jabodetabek hingga akhir 2022. "Ini dilakukan agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak terlalu membebankan anggaran PSO. Semoga tahun depan akan ada kabar baik mengenai tarif KRL ini," ujar Risal dalam keterangan resmi, Rabu (14/12/2022).

Risal menerangkan kajian tentang penetapan tarif tersebut memang memperhatikan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif KRL, sekaligus menimbang beban operasional KRL dan kebutuhan subsidi Public Service Obligation (PSO) yang akan dianggarkan.

"Peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek selalu dan pasti terjadi setiap tahunnya, sehingga membuat beban PSO terus meningkat untuk menstabilkan tarif KRL ini," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Gara-Gara Inflasi

Rencana Pembangunan Skybridge Stasiun Bogor — Rangkaian KRL Commuter Line berhenti di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10/2022). Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkoordinasi dengan Pemkot Bogor terkait rencana pembangunan sky bridge yang menghubungkan Stasiun Bogor, Stasiun Paledang, dan Alun-Alun Kota Bogor. (Liputan6.com/Magang/Aida Nuralifa)

Lebih lanjut dia memaparkan, peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek selalu terjadi akibat inflasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan komponen-komponen biaya yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan subsidi PSO terus bertambah dan menjadi kontraproduktif terhadap upaya pembangunan yang masih terus berlangsung.

Menurut Risal, besaran anggaran yang dialokasikan ini akan lebih produktif jika disalurkan untuk pembangunan prasarana dan peningkatan pelayanan perkeretaapian di seluruh Indonesia.

"Tarif KRL hari ini adalah hasil hitung-hitungan pada 2015, tentu sudah tidak relevan dengan hitungan hari ini. Namun kami memahami bahwa ekonomi masyarakat sangat terdampak dengan adanya pandemi, sehingga kajian lebih lanjut masih kami lakukan untuk menimbang penyesuaian tarif ini," tambahnya.

Budi Karya Sumadi
Pejabat
Budi Karya Sumadi dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Perhubungan
Lihat Selengkapnya
Budi Karya Sumadi
krl
tarif krl
Menhub
Menteri Perhubungan