Tegas, Truk Obesitas Tak Boleh Lagi Wara-Wiri di 2023

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk efektif menerapkan larangan truk obesitas, alias truk ODOL (Over Dimension Overload) pada 2023. Adapun kebijakan tersebut sudah diusulkan sejak 5 tahun silam.

Konsep Zero ODOL sudah dikenalkan sejak 2017, dimana rencana awalnya kebijakan ini akan diterapkan per 2021. Namun, penerapan Zero ODOL di 2021 diputuskan untuk diundur pada 2023, dengan alasan adanya permintaan dari dunia usaha.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hendro Sugiatno, mengatakan kebijakan ini sudah menjadi kebijakan bersama antar pihak pemangku kepentingan.

"Jadi kebijakan 2023 karena ini kebijakan bersama Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Korlantas Polri. Sampai hari ini tak ada kebijakan pencabutan atau penundaan Zero ODOL 2023," tegas Hendro di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

"Kami akan tetap berlakukan Zero ODOL di 2023, bagaimana Zero ODOL bisa terlaksana dengan baik tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegasnya.

Hendro menyampaikan, pengusaha sudah berkali-kali meminta adanya pengunduran kebijakan Zero ODOL hingga 2023. Namun, sampai sekarang tidak ada sama sekali perubahan yang dilakukan pelaku usaha.

Menurut dia, penyebaran truk ODOL saat ini bukannya mengalami pengurangan, malah bertambah. Rencana kebijakan Zero ODOL lantas dinilai tidak berpengaruh terhadap penggunaan truk obesitas.

"Permintaan penundaan ini tak diikuti dengan action plan dari yang ingin penunda. Truk ODOL ini bukannya mengurang malah bertambah," ujar Hendro.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pada 2020 seluruh jalan tol di Indonesia akan terbebas dari kendaraan kelebihan muatan dan dimensi (Over Dimension Over Load/ODOL).

2 dari 4 halaman

Keringanan Fiskal

Truk kelebihan muatan atau Overdimension and Overload (odol) melintas di jalan tol. (Istimewa)

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta adanya keringanan fiskal atau subsidi selama transisi zero over dimension over load (ODOL).

Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani mengatakan, tanpa adanya insentif penerapan zero ODOL, biaya logistik akan terkerek naik dan menyebabkan kenaikan inflasi.

"Kalau ini tidak ada perencanaan insentif maka di Januari nanti kalau betul-betul dilakukan akan mengakibatkan logistik itu sangat tinggi dan kalau logistik itu tinggi maka akan memicu kenaikan inflasi," ujar Haryadi saat konferensi pers"Outlook Ekonomi 2023" di Jakarta, Rabu (21/12).

Haryadi mengatakan, untuk menerapkan zero ODOL perlu masa transisi dengan nilai investasi tinggi. Sebab, pelaku usaha logistik harus mengganti kendaraan-kendaraan angkut.

Dia menampik jika Apindo menolak kebijakan zero ODOL, hanya saja jika masa transisi sangat pendek maka imbasnya ke biaya logistik yang mengalami kenaikan.

"Kita sangat mendukung Zero ODOL namun yang diperuntukkan adalah masa transisi untuk membuat program Zero ODOL ini bisa diimplementasikan dengan baik dan lancar serta terjangkau investasinya," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Pengusaha Minta Insentif Buat Terapkan Zero Odol, Biar Inflasi Tak Melonjak

Kemenhub Optimis Target Indonesia Bebas ODOL 2022 Tercapai — Truk melintas di ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Pemerintah akan melaksanakan kebijakan zero Over Dimensi dan Over Loading atau ODOL pada 2023. Untuk menjalankan kebijakan yang melarang truk obesitas melintas di jalan raya ini dinilai perlu adanya insentif.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan fiskal atau subsidi selama transisi zero ODOL. Tanpa adanya insentif dalam penerapan zero ODOL, biaya logistik akan terkerek naik dan menyebabkan kenaikan inflasi.

Enam+02:53VIDEO: Pelonggaran Restriksi Covid Kembali Picu Inflasi?"Kalau ini tidak ada perencanaan insentif maka di Januari nanti kalau betul-betul dilakukan akan mengakibatkan logistik itu sangat tinggi dan kalau logistik itu tinggi maka akan memicu kenaikan inflasi," ujar Haryadi saat konferensi pers"Outlook Ekonomi 2023" di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Haryadi mengatakan, untuk menerapkan zero ODOL perlu masa transisi dengan nilai investasi tinggi. Sebab, pelaku usaha logistik harus mengganti kendaraan-kendaraan angkut.

Dia menampik jika Apindo menolak kebijakan zero ODOL, hanya saja jika masa transisi sangat pendek maka imbasnya ke biaya logistik yang mengalami kenaikan.

"Kita sangat mendukung Zero ODOL namun yang diperuntukkan adalah masa transisi untuk membuat program Zero ODOL ini bisa diimplementasikan dengan baik dan lancar serta terjangkau investasinya," pungkasnya.

Diketahui, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan rencana dalam mengurangi lahirnya truk-truk ODOL.

Salah satu yang akan dilakukan adalah akan menjalin kerja sama dengan Polri terkait izin uji tipe kendaraan.

"Sejalan dengan kami akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kepolisian untuk Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) agar setiap wajib bayar yang mengajukan STNK, diharapkan agar mengajukan SRUT terlebih dahulu," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI seperti dikutip dari Antara, Rabu (13/4/2022)

Budi menjelaskan, Ditjen Perhubungan Darat tengah melakukan peningkatan pelayanan penerbitan surat uji tipe (SUT) dan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) berbasis aplikasi VTA online.

Hal tersebut dilakukan, salah satunya untuk menghindari potensi kendaraan yang dimodifikasi menjadi kendaraan ODOL.

4 dari 4 halaman

Aptindo Minta Pemberlakukan Zero Odol Awal 2023 Ditunda, Begini Alasannya

Razia Truk ODOL — Razia kendaraan truk ODOL di wilayah Balikpapan. (Liputan6.com)

Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) meminta pemberlakukan Zero Odol (Over Dimension Over Load) pada awal 2023 ditunda. Mereka menilai kebijakan ini akan menambah beban bagi konsumen dan negara.

Staf Khusus Aptindo Josafat Siregar mengatakan, jika dipaksakan diberlakukan pada awal 2023 mendatang, akan terjadi dampak yang sangat luas. Di antaranya, peningkatan signifikan jumlah truk yang beroperasi, konsumsi bahan bakar solar, subsidi bahan bakar solar, kemacetan yang semakin parah, dan kenaikan inflasi.

Dia mengungkapkan dari kajian angkutan tepung terigu nasional yang dilakukan Aptindo pada Juli 2022 lalu, untuk pengiriman sekitar 6,7 juta metrik ton (MT) tepung terigu tanpa penerapan Zero Odol, jumlah truk yang digunakan sekitar 436.243 truk (jenis tronton, engkel, dan colt).

Sementara ongkos angkutnya mencapai Rp 950,9 miliar. Adapun total bahan bakar solar yang digunakan sekitar 9,24 juta liter dan total subsdi bahan bakar solar yang dikeluarkan negara sebesar Rp 79 miliar.

Dengan diberlakukannya kebijakan Zero Odol pada 2023 mendatang, Josafat menuturkan dengan pengiriman tepung terigu sekitar 6,9 juta MT tadi, diperkirakan jumlah truk akan bertambah menjadi 1,17 juta truk (ada tambahan 730.948 truk lagi) atau naik sebanyak 167,5 persen.

Begitu juga dengan ongkos angkut yang diperkirakan akan naik menjadi Rp 2,47 triliun (bertambah Rp 1,52 triliun dalam satu tahun) atau naik 160,2 persen. Sedangkan total kebutuhan bahan bakar solar yang digunakan juga naik menjadi 24,11 juta liter atau naik 160,9%. Sementara, total subsidi bahan bakar solar yang ditanggung negara menjadi Rp 206,13 miliar (bertambah 127,12 miliar) atau naik sekitar 160,9 persen.

“Belum lagi kemacetan yang semakin parah karena jumlah kendaraan yang semakin banyak yang dimungkinkan akan berdampak juga pada psikologis sopir dan masyarakat serta terjadi pemborosan waktu dan kerusakan jalan karena kemacetan,” tukasnya.