Bocoran Isi Omnibus Law BUMN, Atur Pengangkatan, Bonus hingga Daftar Hitam Direksi

Menteri BUMN Erick Thohir Evaluasi Kinerja Kerja dengan DPR — Menteri BUMN RI Erick Thohir. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengebut keluarnya Omnibus Law BUMN. Ini berisi simplikasi sejumlah peraturan.

Dengan menyederhanakan Peraturan Menteri BUMN dari semula 45 Peraturan Menteri (Permen) menjadi 3 Permen. Penyederhanaan aturan lewat Omnibus Law Permen BUMN merupakan bagian dari akselerasi transformasi yang terus dijalankan BUMN.

"Deregulasi ini akan mewujudkan less bureaucracy melalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar di dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Asdep Bidang Manajemen SDM, Kementerian BUMN, Andus Winarno, memaparkan sejumlah substansi Permen BUMN terkait organ dan SDM BUMN.

Ini antara lain menjabarkan mengenai mekanisme penghapusan syarat usia maksimal seseorang saat diangkat sebagai anggota direksi anak perusahaan BUMN.

Kemudian tata cara pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris/dewan pengawas pada BUMN dan anak perusahaan yang terkait dengan aturan sektoral, pengecualian asesmen dalam rangka pengangkatan kembali direksi anak perusahaan BUMN.

Serta realisasi tingkat kesehatan perusahaan sebagai syarat pemberian tantiem/insentif kinerja, pengetatan persyaratan pemberian tantiem/insentif kinerja dan pemberian long term incentive untuk Direksi dan Dewan Komisaris BUMN, serta pengaturan mengenai pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pelaksanaan pemberian fasilitas, tunjangan dan biaya operasional anggota direksi.

"Terdapat juga mekanisme pemilihan direksi atau calon direksi BUMN yang menekankan pada daftar rekam jejak (blacklist)," ujar Andus.

Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian BUMN, Wahyu Setyawan menjelaskan metode penyusunan rancangan Omnibus Permen BUMN ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Wahyu mengatakan metode penyusunan peraturan ini dilakukan secara omnibus yang sudah ada dalam UU Pembentukan Undang-Undang terbaru, yakni UU Nomor 13 Tahun 2022.

"Omnibus Peraturan Menteri BUMN akan terdiri atas tiga peraturan sebagai hasil deregulasi yang terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN," ujar Wahyu.

Wahyu menyebut banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, keterbukaan informasi publik, kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi.

Kemudian laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN/Pemegang Saham untuk melakukan pendalaman/pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (Whistleblowing System). Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, ucap Wahyu, semua Permen BUMN eksisting akan dicabut.

"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," lanjut Wahyu.

Wahyu yang juga menjadi Ketua PMO Penataan dan Simplifikasi Permen BUMN mengatakan Uji Publik merupakan upaya Kementerian BUMN dalam mengakomodir masukan dari BUMN atau masyarakat umum. Wahyu menyampaikan Masyarakat dapat memberikan masukan rancangan Omnibus Permen BUMN melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.

2 dari 3 halaman

Catatan Akademisi

Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)

Prof Nindyo Pramono dari UGM menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ia menegaskan produk Permen ini hendaknya tidak hanya dilihat sebagai pejabat publik, namun juga sebagai produk Menteri BUMN selaku RUPS bagi Persero dan Menteri selaku Pemilik Modal bagi Perum.

"Supaya tidak bias dalam praktik, Permen BUMN ini tidak dibenturkan dengan peraturan lainnya, misalnya Permen BUMN tentang Pengadaan Barang dan Jasa berbeda dengan Perpres mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," ucapnya.

Prof Nindyo menyampaikan referensi dari Kementerian BUMN mengenai Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan BUMN dapat disalahartikan oleh publik. "Karena kewenangan persetujuan Kantor Akuntan Publik itu sendiri adalah kewenangan RUPS," lanjut dia.

Di lain sisi, Prof Nindyo mendukung adanya penilaian terhadap Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam bentuk Key Performance Indicator (KPI) yang jelas, serta penghapusan pembatasan usia direksi anak perusahaan BUMN. Selain itu, dia menekankan pentingnya perlindungan bagi BUMN yang mendapat penugasan khusus, terutama terkait dengan risiko atas pembebasan tanah yang mundur waktunya.

“Perlu ada kompensasi tambahan waktu bila ada pemunduran waktu tersebut, akibat mangrak-nya barang-barang yang sudah dibeli, itu merupakan bagian dari risiko bisnis,” ujar Prof Nindyo.

Sejalan dengan pernyataan Prof Nindyo, Dr Dian Simatupang juga menyampaikan dalam Permen BUMN, Menteri BUMN berkedudukan sebagai wakil negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan (wewenang publik) dan sebagai RUPS/Pemilik Modal (hal privat).

Dian menilai Permen BUMN sebaiknya mengatur norma standar, bukan norma teknis. "BUMN dalam pengaturan secara publik sebaiknya diarahkan sebagai entitas bisnis, bukan entitas pemerintah," katanya.

3 dari 3 halaman

Hal Lain Perlu Diperhatikan

Dr. Toto Pranoto dari UI menyambut positif lahirnya tiga Permen BUMN sebagai Omnibus Law. Toto menilai hal ini akan semakin mendorong akselerasi kinerja BUMN ke depan.

"Tapi ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti standardisasi format pelaporan antara BUMN terbuka dan nonterbuka, kriteria yang lebih jelas terkait tim atau komite khusus dalam proses pembinaan BUMN, pemeringkatan (rating) dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN non Tbk, serta norma waktu penyusunan peta jalan BUMN sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) BUMN," ucap Toto.

Prof Paripurna menyatakan saat ini terjadi pergeseran positif dalam paradigma pengaturan yang sebelumnya diatur oleh kementerian menjadi diserahkan kepada mekanisme pasar yang lebih independen dan simpel.

"Hal itu dapat terlihat dari holdingisasi yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN,” ujar Prof Paripurna.

Menurut dia, penyederhanaan Permen BUMN merupakan cerminan dari respons atas dinamika masyarakat yang berkembang dengan tetap memperhatikan kepastian hukum. Hal ini akan memperkuat BUMN dalam menghadapi tantangan global yang kian menantang.

Prof Paripurna melihat perubahan Permen BUMN juga akan selaras dengan akan diubahnya UU BUMN. Meski demikian, ia menegaskan agar deregulasi ini tidak over regulated.

"Harus tegas juga mana yang ranah hukum privat, dan mana yang hukum publik," katanya.