Jokowi: 2023 Adalah Tahun Ujian Bagi Ekonomi Indonesia, Kita Harus Hati-Hati

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Bagaimana tidak, di saat ekonomi dunia diambang resesi, Indonesia bisa konsisten tumbuh di atas 5 persen.

Pencapaian ini, menurut Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, AM Hendropriyono tidak terlepas dari peran gotong-royong yang dilakukan masyarakat Indonesia.

Di mana ketahanan ekonomi bisa tahan hadapi badai tidak hanya ditakar kondisi makro tetapi juga sektor riil. Dengan peran pengusaha ada di dalamnya.

“Kaum hartawan Indonesia justu merupakan tulang punggung ekonomi yang nyata di negara kita. Mereka adalah pejuang yang tangguh untuk menghadapi imperialisme kapitalis mancanegara di medan perang yang sama yaitu medan perang ekonomi-perdagangan,” kata dia dalam tulisannya, Sabtu (31/12/2022).

Menurutnya, di dalam negeri Indonesia jika mereka adalah pembayar pajak yang  terbesar, pembuka lapangan kerja yang terluas dan pencipta multiplier effect (efek berganda) dari setiap kegiatan-kegiatan usaha mereka.

Dia mencontohkan, ketika mereka membangun suatu pembangkit tenaga listrik, instalasi air minum, jalan-raya atau pelabuhan, maka para penjual besi beton, kayu, pasir, semen, makanan-minuman, bahkan pedagang asongan dan penjual berbagai macam barang dan jasa dengan serta-merta dapat ikut serta menikmati keuntungan.

“Infrastruktur fisik yang dibuat dengan investasi yang mahal, telah menghasilkan kecepatan bangkitnya ekonomi rakyat di sektor riel atau sektor mikro ekonomi,” tambahnya.

Dia mengutip kajian Rhenald Kasali, ketahanan Indonesia dalam menghadapi badai krisis tidak dapat hanya dinilai dari indikator-indikator makro-ekonomi, tetapi lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi sektor riel.

Kesadaran tentang geo-politik menghadapi krisis global saat ini harus hadir di benak para pembuat aturan perundang-undangan, terutama sehubungan dengan Rencana KUHP baru yang akan segera diberlakukan sebagai hukum positip.

“Sinkronisasi peran pemerintah dan kaum hartawan sangat diperlukan untuk mengurangi semaksimal mungkin praktik Oligarchy dan Organized Crimes yang merupakan penyakit bawaan dari demokrasi liberal,” ujarnya.

Dengan demikian, dirinya berharap kekompakan antara pemerintah, hartawan dan masyarakat harus kompak demi ekonomi tetap kinclong di 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023. Menkeu pun mengingatkan tantangan ekonomi RI di 2023 mendatang semakin berat.

"Tahun depan (2023), target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.718 Triliun- target yang dihitung dengan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan koreksi harga komoditas dan juga perlambatan pertumbuhan perekonomian di angka 4.7 persen. Ini sebuah tantangan bagi @ditjenpajakri," tulis Sri Mulyani di Instagram, dikutip Selasa (27/12/2022).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa dengan adanya sinyal perlambatan pertumbuhan ekonomi, konsekuensinya ada di asumsi APBN 2023.

“Dengan pertumbuhan 5,3 persen itu harus dirombak total. Karena APBN bisa menjadi tidak relevan di tengah situasi ekonomi yang menunjukkan perlambatan” kata Bhima kepada Liputan6.com pada Selasa (27/12).

Kedua, dia menyarankan, pemerintah perlu dengan segera menyiapkan paket kebijakan ekonomi menjelang 2023.

"Segera keluarkan paket kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan stimulus misalnya, baik fiskal maupun non fiskal dengan target menyelematkan - agar tidak terjadi bencana PHK massal" jelasnya.

Antisipasi pada PHK massal itu diperlukan terutama di sektor-sektor yang akan terimbas dari resesi global.

"Sehingga dunia usaha juga dibantu, dan pada kuartal pertama 2023, stimulus-stimulus tadi harus bisa dicairkan" ujarnya.