Gaji Rp 5 Juta Dipotong Pajak, DJP: Dari Dulu Sudah Kena PPh

Liputan6.com, Jakarta - Ramai diberitakan di media sosial maupun pesan singkat mengenai pengenaan pajak penghasilan atau PPh sebesar 5 persen kepada pegawai dengan gaji Rp 5 juta per bulan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerangkan bahwa tidak ada skema kebijakan baru dalam aturan tersebut sehingga menambah beban pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan, aturan mengenai PPh sebesar 5 persen ini sudah ada sejak lama. Perubahan yang dilakukan pemerintah untuk PPh adalah penyesuaian lapisan tarif atau tax bracket.

Neilmaldrin memastikan bahwa perubahan laposan tarif ini membuat administrasi PPh lebih adil dengan dukungan kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah.

"Untuk gaji Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta setahun tidak ada skema pemberlakuan pajak baru atau tarif pajak baru. Orang yang masuk kelompok penghasilan ini dari dulu sudah kena pajak dengan tarif 5 persen," katanya dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari Belasting.id, Selasa (3/1/2023).

Penyesuaian tax bracket ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Pertama, untuk lapisan tarif pertama berubah dari Rp 0 hingga Rp 50 juta per tahun menjadi Rp 0 hingga Rp 60 juta per tahun dikenakan tarif PPh 5 persen.

Lapisan kedua, dari yang semula >Rp 50 juta-Rp 250 juta menjadi >Rp 60-Rp 250 juta per tahun dikenakan tarif 15 persen.

Lapisan ketiga, penghasilan kena pajak >Rp 250-Rp 500 juta er tahun tidak mengalami perubahan dengan beban PPh 25 persen.

Lapisan penghasilan kena pajak keempat, berubah dari >Rp 500 juta per tahun menjadi >Rp 500 juta- Rp 5 miliar dikenakan beban PPh 30 persen.

Lapisan kelima merupakan tax bracket baru untuk penghasilan kena pajak >Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif PPh sebesar 35 persen.