Kecolongan 786 Kasus Kecurangan BBM, BPH Migas Akui Kurang Pengawasan

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas melaporkan adanya 786 kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diamankan di sepanjang 2022.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengakui, tindak curang itu terjadi salah satunya lantaran bentuk pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi masih belum optimal.

"Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi tak lepas dari faktor yang mempengaruhi. Antara lain, sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM subsidi masih belum optimal," ungkapnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Selain itu, Erika menambahkan, adanya disparitas harga antara Solar subsidi dan solar untuk kebutuhan industri. Meski selisih harganya jauh, tapi jenis BBM yang digunakan sama, sehingga menimbulkan celah untuk diakali.

"Harga Solar subsidi sudah ditetapkan Rp 6.800 (per liter), sementara di industri Rp 20.000 (per liter). Selisihnya sangat besar. Itu timbulkan keinginan salahgunakan BBM subsidi," imbuhnya.

"Tidak adanya perbedaan spesifikasi antara Solar subsidi dan Solar industri. Barangnya sama, bisa untuk subsidi dan industri," ujar Erika.

Faktor lainnya, adanya permintaan (demand) bagi BBM Solar untuk sektor pelabuhan, perikanan, dan pelaku industri yang jumlahnya sangat besar.

Erika menilai, oknum pelaku juga kerap memanfaatkan celah aturan untuk memainkan penyaluran BBM subsidi. Namun, ia percaya itu kini bisa lebih diantisipasi berkat adanya UU Cipta Kerja, yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerjak.

"Ada perubahan ketentuan sanksi terkait penyalahgunaan BBM. Sebelum UU Cipta Kerja, tidak sanski pidana dan sanksi administrasi terkait perizinan. Itu sebabkan orang lebih berani salahgunakan BBM," tuturnya.