Usai Harga BBM Pertamax Cs Turun, Apakah Pertalite Bakal Ikutan?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mengekor harga minyak mentah dunia. Lalu bagaimana dengan harga BBM pertalite?

Pemerintah mengaku masih mempertimbangkan untuk ikut menurunkan harga BBM subsidi karena mempertimbangkan banyak hal.

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan pemerintah tidak bisa buru-buru menurunkan harga BBM subsidi ketika harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

Itu karena harga minyak mentah dunia selalu berubah-ubah mengikuti sentimen atau kondisi dunia.

"Kita harus mewaspadai kemungkinan gejolak harga minyak dunia. Ini perlu diantisipasi dan dicermati dan tidak buru-buru," kata Isa dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (3/1).

Isa menjelaskan menurunkan harga BBM yang diatur pemerintah berhubungan dengan anggaran subsidi dan kompensasi. Perhitungannya pun harus dilakukan selama 1 tahun anggaran.

Dia mengingatkan penurunan harga BBM Subsidi tidak hanya melihat harga minyak mentah dunia yang sedang turun. Tetapi ada aspek lain seperti nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Termasuk juga konsumsi masyarakat terhadap BBM subsidi.

"Ada kurs juga yang memengaruhi harga BBM dan konsumsi," kata dia.

Isa mengatakan meskipun pada September 2022 lalu pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, namun secara volume tidak mengalami penurunan. Sebaliknya malah mengalami peningkatan. "Jadi ini perlu kita antisipasi mengenai harga kurs atau volume BBM kita," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

2 dari 4 halaman

2 Hal Mempengaruhi Harga BBM

Pertamax Turun Harga di Awal Tahun — Sejumlah pengendara motor antre mengisi BBM di SPBU di Jakarta, Selasa (3/1/2023).Selain menurunkan harga Pertamax, pemerintah juga menurunkan harga Pertamax Turbo (RON 98) yang turun harga dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.180 per liter sejak penyesuaian harga terakhir. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dua hal ini tentunya akan memengaruhi besaran subsidi dan kompensasi pemerintah terhadap BBM. "Ini akan berpengaruh besar pada subsidi dan kompensasi dan akan memengaruhi BBM subsidi ini perlu penyesuaian atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Harga Pertamax sendiri dipatok Rp 12.800 per liter dan berlaku mulai hari ini, Selasa (3/1) pukul 14.00 WIB.

"Pertamax, yang banyak dipakai dulu aja, itu maka diputuskan kemarin, yang hari ini (turun dari) Rp 13.900 (per liter) itu menjadi Rp 12.800 (per liter) ya," kata dia kepada wartawan di SPBU Pertamina di Jalan MT Haryono, Selasa (3/1).

3 dari 4 halaman

Pemerintah Gelontorkan Rp 551 Triliun untuk Subsidi dan Kompensasi BBM di 2022

Pertamina Turunkan Harga BBM — Petugas SPBU melayani pengisian BBM di SPBU Jakarta, Minggu (10/2). Harga Dex diturunkan dari Rp 11.750 menjadi Rp 11.700 per liter. (Liputan6.com/AnggaYuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan pemerintah telah menggelontorkan Rp 551,2 triliun untuk subsidi BBM dan kompensasi BBM di 2022. Angka ini, merupakan angka sementara sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Angka ini, kata dia, jauh lebih tinggi dari asumsi pada APBN 2022 awal maupun pasca adanya revisi melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

"Kita lihat subsidi kompensasi mencapai Rp 551,2 triliun. Bahkan lebih besar dari yang kami jelaskan waktu itu yaitu subsidi kompensasi akan melonjak ke Rp 502,3," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (3/1/2023).

Besarnya angka ini, kata Sri Mulyani, menunjukkan porsi belanja Non Kementerian dan Lembaga (Non KL) yang sangat besar. Dimana angkanya menunjukkan Rp 1.079,3 triliun di 2022.

"Di APBN awal, subsidi dan kompensasi itu hanya Rp 152,5 triliun, jadi anda bisa melihat disini bagaimana APBN melipatgandakan lebih dari 3 kali dari alokasi subsidi dan kompensasi," paparnya.

Secara umum, belanja negara di 2022 mencapai Rp 3.090,8 triliun. Sementara, target pada Perpres 98 Tahun 2022 adalah sebesar Rp 3106,4 triliun. Artinya realisasiya sudah mencapai 99,5 persen dari target

"Level belanja ini adalah 10,9 persen lebih tinggi atau tumbuh dari tahun lalu yang sebesar Rp 2.786,4 triliun," kata Sri Mulyani.

Penyanyi Dangdut Cita Citata menuliskan kritik pedas untuk pemerintah terkait kenaikan harga bbm subsidi. Dalam unggahannya, ia meminta pemerintah untuk melihat kondisi masyarakat menengah ke bawah yang kesulitan dengan kenaikan harga bbm.

4 dari 4 halaman

Harga Pertalite Tetap Rp 10.000 per Liter dan Solar Subsidi Rp 6.800 per Liter

Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi bagi masyarakat untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu (JBT) Solar subsidi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, melalui mekanisme subsidi dan kompensasi, harga Pertalite tetap sebesar Rp 10 ribu per liter dan Solar subsidi sebesar Rp 6.800 per liter.

"Ini tentu berbeda dengan BBM nonsubsidi yang mengikuti tren harga pasar dan harga minyak mentah dunia. Untuk Pertalite dan Solar subsidi, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan subsidi sehingga harganya tidak berubah," ujar Erick saat melakukan peninjauan di SPBU Pertamina 31.128.02 Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Meski tak berubah, Erick menyebut harga Pertalite dan Solar subsidi sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian. Pemberian subsidi, menurut Erick, menjadi bukti keberpihakan dan keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat dalam menatap tahun baru penuh optimisme.

Erick mengatakan pengumuman harga jual terbaru Pertamina memang sedikit lebih lambat dibandingkan badan usaha lain. Bagi Erick, ini hal yang wajar mengingat Pertamina sebagai BUMN mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM.

"Pertamina ini jangkauannya begitu luas karena harus menyalurkan BBM ke seluruh penjuru tanah air, termasuk BBM yang disubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi. Kita ingin memastikan agar pasokan dan distribusi tetap berjalan dengan lancar," ucap Erick.