Apindo: Isu Ketenagakerjaan Jangan Jadikan Bahan Kampanye

Liputan6.com, Jakarta Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi Sukamdani, mengingatkan agar politisi tidak menggunakan isu ketenagakerjaan khususnya upah minimum sebagai bahan kampanye.

"Yang menjadi catatan kami yang kami prihatin sampai hari ini, selalu isu ketenagakerjaan ini khususnya pengupahan dipolitisasi terus, yakin itu terjadi, terutama oleh kepala-kelapa daerah yang punya kepentingan tertentu. Itu ada, saya tidak perlu sebutin," kata Hariyadi dalam konferensi Pers Perppu Nomor 2 tahun 2022, di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Bahkan Apindo telah menerima Surat Keputusan Gubernur yang mengatur upah minimum provinsi di luar kewenangannya, karena didalamnya ada kepentingan politik. Padahal, nyatanya isu ketenagakerjaan tidak ada relevansinya dengan elektabilitas dalam kampanye. Namun, masih saja kerap dilakukan.

"Kemarin kita terima SK gubernur yang kayak gitu, tiba-tiba dia mengatur diluar kewenangan dia, karena kegiatan politik. Padahal kami selalu mengingatkan isu ketenagakerjaan tidak ada relevansinya dengan elektabilitas, itu sudah kenyataan dan kejadiannya sudha berkali-kali," ungkapnya.

Dia pun menyebutkan salah satu kepala daerah di Jawa Barat yang menggunakan isu Ketenagakerjaan, utamanya terkait upah minimum. Kepala daerah itu dalam kampanyenya menjanjikan upah minimum kabupatennya akan tinggi se-Indonesia, tapi nyatanya dia tidak berhasil.

"Ada salah satu bupati di Jawa Barat, kampanyenya akan menjadikan upah minimum kabupatennya setinggi di Indonesia, apakah menang? enggak juga. Dulu juga ada Capres punya kepentingan kaya begini, apakah dia menang capresnya? enggak juga, karena tidak ada kaitannya," ujarnya.

Hariyadi pun menegaskan, agar politisi tidak masuk ke ranah ketenagakerjaan, apalagi menggunakan isu ketenagakerjaan sebagai bahan kampanye. Sebab, hal ini akan merugikan masyarakat.

"Saya selalu ingatkan teman-teman politisi sudah deh jangan masuk ke ranah ini, karena ranah ini begitu diacak-acak, yang rugi itu masyarakat. Teman-teman politis tidak pernah berpikir secara matang, dia pikir isu upah ini akan mendongkrak relevansinya," pungkasnya.