Belanja Pendidikan Tembus Rp 472,6 Triliun di 2022, Buat Apa Saja?

FOTO: Pemeriksaan Kesehatan Murid Baru Sekolah Dasar Negeri — Dokter memberikan imunisasi campak kepada murid baru sekolah dasar negeri di Puskesmas Pondok Labu, Jakarta Selatan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah membelanjakan Rp 472,6 triliun untuk pos anggaran pendidikan sepanjang 2022. Belanja pendidikan ini dikucurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 171,5 triliun, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 281,1 triliun serta pembiayaan sebesar Rp 20 triliun.

“Belanja pendidikan kita mencapai Rp 472,6 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Realisasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 171,5 triliun. Terdiri dari belanja non kementerian/lembaga (K/L) Rp 16,4 triliun dan belanja K/L Rp 155,2 triliun.

Belanja pendidikan melalui K/L antara lain untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 11,1 triliun dan dibagikan kepada 20,1 juta siswa.

Untuk program bidik misi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp 10,8 triliun yang diberikan kepada 847,7 ribu mahasiswa.

Kemudian progran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 9,5 triliun, diberikan kepada 8,8 juta siswa. Sedangkan untuk program Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS sebesar Rp 12,7 triliun kepada 577,9 ribu guru.

Sementara itu untuk belanja pendidikan melalui non K/L antara lain diberikan melalui program Kartu Prakerja sebesar Rp 16,4 triliun. Anggaran ini diberikan untuk biaya operasional, pelatihan dan insentif bagi 5 juta pekerja.

Di sisi lain, belanja pendidikan melalui TKDD sebesar Rp 281,1 triliun. Anggaran ini diberikan untuk program BOS kepada 43,7 juta siswa, program BOP PAUD bagi 5,9 juta peserta didik.

Selain itum untuk DTU Rp155,7 triliun bagi gaji pendidik, BOP Kesetaraan bagi 565 ribu peserta didik dan TPG PNS bagi 1,06 juta guru.

Terakhir, belanja anggaran pendidikan dari pembiayaan Rp 20 triliun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk beasiswa LPDP kepada 5,664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemenag bagi 231 mahasiswa dan 207 proyek riset.

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja pendidikan menjadi yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan konsep Merdeka Belajar di perguruan tinggi atau Kampus Merdeka di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

2 dari 4 halaman

Polri hingga Kemenkes Sumbang PNBP Rp 29,6 Triliun

Pemerintah berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tahun 2022 sebesar Rp588,3 triiun.

Dari jumlah tersebut sebanyak Rp29,6 triliun berasal dari 5 layanan utama PNPB kementerian/lembaga. Mereka adalah Kepolisian RI (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Kesehatan.

"Kinerja yang baik kalau kita lihat beberapa K/L yang mengelola PNBP sangat menonjol," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Sepanjang tahun 2022, Polri menyumbang PNBP sebesar Rp9,4 triliun. Sumbernya berasal dari layanan Polri yaitu penerbitan SIM, STNK, BPKB, TNKB dan NRKB.

Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut lebih tinggi dari penerimaan tahun 2021 sebesar Rp8,8 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp7,7 triliun. Kinerja positif ini merupakan dampak kenaikan dari penjualan bermotor roda dua dan empat pada tahun lalu.

Kementerian Perhubungan menyumbang PNBP sebesar Rp7,3 triliun tahun ini. Meningkat dari sumbangannya tahun 2021 sebesar Rp6,7 triliun dan Rp6,5 triliun di tahun 2020.

3 dari 4 halaman

Kemenhub

Peningkatan PNBP Kemenhub terbesar berasal dari pendapatan konsesi bidang transportasi karena adanya pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan. Termasuk peningkatan pendapatan jasa navigasi penerbangan dan jasa kepelabuhan.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM tahun ini menyumbang Rp6,6 triliun. Naik hingga 106,3 persen (yoy) dari Rp3,2 triliun terutama dari pendapatan pelayanan dan administrasi hukum.

Pelayanan dan administrasi hukum oleh Kemenkumham antara lain pendapatan paspor, visa dan re-entry permit seiring normalisasi ibadah haji, umroh serta tidak adanya pembatasan kunjungan pada beberapa negara.

4 dari 4 halaman

Kementerian ATR

Untuk Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun lau menyumbang PNBP K/L sebesar Rp2,6 triliun. Naik 18,2 persen (yoy) dari Rp2,2 triliun terutama dari pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Terakhir, layanan Kemenkes sepanjang 2022 telah menyumbang PNBP K/L sebesar Rp3,7 triliun yang mampu naik mencapai 468,1 persen (yoy) dari Rp0,7 triliun utamanya dari pendapatan layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan.

“Kemenkes terutama layanan kesehatan selama ini naik akibat pandemi Covid-19,” ujar Sri Mulyani.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com