Turun Drastis, Belanja Kesehatan Hanya Rp 176,7 Triliun di 2022

Dokter, Tenaga Kesehatan, Wisma Atlet, RSD Wisma Atlet, COVID-19, Rumah Sakit Darurat COVID-19 — Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat (Foto: Adhiramsyah Choesin)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mencatat realisasi anggaran kesehatan pada 2022 menurun drastis. Realisasi belanja anggaran kesehatan hanya sebesar Rp 176,7 triliun sepanjang tahun 2022.

“Untuk anggaran kesehatan yang tahun 2022 mencapai Rp 176,7 triliun ini turun cukup signifikan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa (3/1/2022).

Belanja tersebut dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 130,3 triliun, non K/L sebesar Rp 10,6 triliun dan Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 35,8 triliun.

Belanja anggaran kesehatan melalui K/L sebesar R130,3 triliun digunakan untuk beberapa program. Antara lain PBI JKN untuk 96,7 juta jiwa sebesar Rp45,8 triliun.

Membayar klaim tunggakan pelayanan Covid-19 sebanyak 342,7 ribu pasien tahun 2021 dan 474,4 ribu pasien tahun 2022 sebesar Rp28,8 triliun.

Kemudian untuk penugasan 4.831 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal Rp47,7 miliar. Pemeriksaan 53,6 ribu sampel obat, kosmetik dan suplemen kesehatan sebesar Rp24,3 miliar. Membayar fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK bagi 7,4 juta keluarga Rp42,3 miliar.

Belanja kesehatan melalui K/L juga ditujukan untuk percepatan penurunan stunting dengan penyediaan makanan tambahan bagi 197,3 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) sebesar Rp178,8 miliar dan 386,4 ribu balita kurus Rp161,6 miliar.

Untuk bayi yang mendapat suplementasi gizi mikro sebanyak 24,8 ribu anak sebesar Rp7,2 miliar dan imunisasi rutin sebesar Rp1,7 triliun.

Belanja kesehatan melalui non K/L dimandatkan untuk jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri/pensiunan sebanyak 4,2 juta orang sebesar Rp9,8 triliun dan subsidi pajak DTP kesehatan Rp567,1 miliar.

Terakhir, belanja kesehatan melalui TKDD digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp12,3 triliun seperti bagi 8.718 Puskesmas Rp3,4 triliun dan 5.359 balai penyuluhan Rp0,9 triliun.

Berikutnya, untuk DAK Fisik Kesehatan Rp12,9 triliun seperti peningkatan SPA di 4.279 Puskesmas serta Dana Desa penanganan COVID-19 Rp5,4 triliun.

Reporter: Anisyah Alfaqir

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Defisit APBN 2022 Cuma 2,83 Persen atau Senilai Rp 464,3 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjabarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di akhir 2022. Salah satu indikator yang patut diacungi jempol adalah defisit APBN 2022 yang hanya 2,83 persen.

Seperti diketahui, di tahun-tahun sebelumnya defisit APBN diperbolehkan di atas 3 persen karena kondisi anggaran negara mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Tahun 2022 adalah tahun terakhir defisit APBN diperbolehkan di atas 3 persen.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi defisit sementara atau sebelum diaudit BPK APBN 2022 hanya Rp 464,3 triliun atau 2,83 persen. Angka ini jauh dari rencana defisit APBN sebesar Rp 840 triliun atau 4,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit 2020 ditutup dengan Rp 464,3 triliun, jauh lebih rendah atau hampir setengahnya sendiri. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang sungguh luar biasa," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (3/1/2022).

Sepanjang 2022 pemerintah mengantongi pendapatan sebesar Rp 2.626,4 triliun, atau melebihi target hingga 115,9 persen dari pagu yang dianggarkan. Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana hibah.

Total pendapatan yang dikumpulkan dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.034,5 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun dan kepabeanan dan cukai sebesar Rp317,8 triliun.

Dari pos penerimaan PNBP pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp88,3 triliun. Sedangkan dari pos dana hibah terkumpul Rp3,5 triliun.

3 dari 3 halaman

Belanja Negara

Sementara itu dari belanja negara totalnya Rp 3.090,8 triliun atau mencapai 99,5 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 2.274,5 triliun.

Terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.079,3 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 1.195,2 triliun.

Khusus belanja negara untuk subsidi energi dan kompensasi tercatat Rp551,2 triliun dari total belanja non KL sebesar Rp 1.195,2 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tercatat Rp816,2 triliun.

Sehingga, keseimbangan primer pada Desember 2022 tercatat defisit Rp78 triliun, turun dari posisi November 2022 yang masih surplus Rp 126 triliun.

Selain itu, keseimbangan primer pun tercatat berbalik membaik dari posisi Desember 2021 yang masih negatif Rp 440,2 triliun.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani pandemi virus corona Covid-19.