Beli BBM Subsidi Bisa di Seluruh SPBU Asal Kuota Harian Masih Ada

Harga BBM Turun — Petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite kepada pengguna sepeda motor di Pamulang, Tangerang Seatan, Banten. Pemerintah masih terus menggodok aturan untuk membatasi pembelian BBM subsidi dan kompensasi di SPBU.(merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah masih terus menggodok aturan untuk membatasi pembelian BBM subsidi dan kompensasi di SPBU. Langkah ini ditujukan agar konsumsi BBM subsidi seperti Pertalite hingga Solar tepat sasaran. Nantinya, pembatasan pembelian BBM subsidi akan diseleksi melalui sistem seperti platform MyPertamina.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, mengatakan pengendalian BBM subsidi tersebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Bila aturan sudah tertuang, Erika menuturkan, implementasinya akan mengandalkan teknologi IT. Itu bakal dilakukan Pertamina yang sudah membangun program subsidi tepat sasaran, lewat platform MyPertamina.

"Jadi kami ingin lebih menegaskan lagi, siapa saja sebetulnya konsumen pengguna yang berhak atas BBM subsidi dan BBM yang mendapat kompensasi. Itu yang akan kita atur dengan lebih baik dari sisi regulasi," ujarnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Dia berharap, dengan sistem pembelian ini nantinya akan buat pihak oknum tidak bisa lagi bermain-main. Di mana, seluruh SPBU milik Pertamina terintegrasi secara data, dan orang yang mau membeli BBM subsidi wajib menunjukan QR Code lewat MyPertamina.

"Jadi dia tidak bisa lagi helikopter. Kalau sekarang kan orang bisa keliling dari satu SPBU ke SPBU lain. Ke depan, adanya teknologi karena itu sudah terintegrasi, kalau kuotanya sudah habis di satu SPBU, dia tidak bisa isi di SPBU lain," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Kapan Aturan Rampung?

Pertamax Turun Harga di Awal Tahun — Sejumlah mobil mengisi BBM di SPBU di Jakarta, Selasa (3/1/2023).Selain menurunkan harga Pertamax, pemerintah juga menurunkan harga Pertamax Turbo (RON 98) yang turun harga dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.180 per liter sejak penyesuaian harga terakhir. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun, Erika belum bisa menyebut secara pasti kapan revisi Perpres 191/2014 rampung. "Secepatnya," katanya singkat.

Dipastikan pembelian dengan mengandalkan teknologi menjadi salah satu cara pemerintah. "Itu adalah salah satu cara untuk melakukan pengendalian yang lebih baik pada penyaluran atau pendistribusian BBM," ungkapnya.

BPH Migas juga akan memperluas kerjasama eksternal untuk pengawasan dan pendistribusian BBM subsidi, tidak hanya bersama Kepolisian RI.

"Kami juga sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kemendagri untuk pengawasan. Baru-baru ini juga kita tandatangani khusus dengan Pemprov Kepri, dan ke depan dengan provinsi-provinsi lain untuk lakukan pengawasan," pungkasnya.

Bertempat di SPBU nelayan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Jawa Tengah, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki, meluncurkan Program Solar Untuk Koperasi Nelayan, atau SOLUSI.

3 dari 3 halaman

Pemerintah Gelontorkan Rp 551 Triliun untuk Subsidi dan Kompensasi BBM di 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan pemerintah telah menggelontorkan Rp 551,2 triliun untuk subsidi BBM dan kompensasi BBM di 2022. Angka ini, merupakan angka sementara sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Angka ini, kata dia, jauh lebih tinggi dari asumsi pada APBN 2022 awal maupun pasca adanya revisi melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

"Kita lihat subsidi kompensasi mencapai Rp 551,2 triliun. Bahkan lebih besar dari yang kami jelaskan waktu itu yaitu subsidi kompensasi akan melonjak ke Rp 502,3," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (3/1/2023).

Besarnya angka ini, kata Sri Mulyani, menunjukkan porsi belanja Non Kementerian dan Lembaga (Non KL) yang sangat besar. Dimana angkanya menunjukkan Rp 1.079,3 triliun di 2022.

"Di APBN awal, subsidi dan kompensasi itu hanya Rp 152,5 triliun, jadi anda bisa melihat disini bagaimana APBN melipatgandakan lebih dari 3 kali dari alokasi subsidi dan kompensasi," paparnya.

Secara umum, belanja negara di 2022 mencapai Rp 3.090,8 triliun. Sementara, target pada Perpres 98 Tahun 2022 adalah sebesar Rp 3106,4 triliun. Artinya realisasiya sudah mencapai 99,5 persen dari target

"Level belanja ini adalah 10,9 persen lebih tinggi atau tumbuh dari tahun lalu yang sebesar Rp 2.786,4 triliun," kata Sri Mulyani.

Infografis Naik Turun Harga BBM Subsidi Era Jokowi (Liputan6.com/Abdillah)

Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Baru Penggunaan BBM Subsidi

bph migas
Organisasi
BPH Migas adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Lihat Selengkapnya
bph migas
Pertalite
Produk
Pertalite adalah bahan bakar gasoline yang memiliki angka oktan 90.
Lihat Selengkapnya
Pertalite
BBM Subsidi