Di Perppu Cipta Kerja, Pengusaha Tak Boleh PHK Karyawan dengan Berbagai Kondisi Berikut

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan ada dua isu dalam klaster Ketenagakerjaan di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja berubah secara substansial.

Apindo memang secara khusus mencermati substansi Perppu untuk klaster ketenagakerjaan, tanpa mengabaikan klaster klaster lainnya. Hal tersebut mengingat klaster ketenagakerjaan yang sangat luas mendapat perhatian berbagai pihak, dan juga klaster yang menjadi fokus perhatian utama aktivitas APINDO.

Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, menyebut dua isu tersebut diantaranya mengenai formula penghitungan Upah Minimum (UM) dan pengaturan alih daya.

"Perppu ini mengubah yang paling substatif tadi ada dua hal, yang tadi sudah disampaikan tadi, yaitu UM dan alih daya. Nah, kalau yang UM itu mengikuti formula seperti permenaker 18, tentunya ini kita akan lihat," kata Hariyadi dalam konferensi Pers Perppu Nomor 2 tahun 2022, di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Dia menjelaskan, dalam Perppu formula penghitungan Upah Minimum (UM) yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Hal ini memberatkan dunia usaha mengingat UU Cipta Kerja hanya mencakup 1 variabel yaitu pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Apindo menilai, penentuan upah minimum berdasarkan formula yang baru dikhawatirkan tidak mencerminkan Upah minimum sebagai jaring pengaman sosial, khususnya bagi pekerja.

"Kalau ini tidak mencerminkan jaring pengaman sosial dan ini cenderung nantinya, kenaikannya seperti dulu di PP 78 tahun 2015, yang kita khawatirkan itu adalah akan terjadi makin jauhnya suplai dan demand," ujar Hariyadi.

Selain itu, pengaturan upah minimum dengan Perppu ini akan menyebabkan penyusutan penyerapan tenaga kerja. Karena suplai dan permintaan tenaga kerja tidak seimbang.

"Suplai tenaga kerja lajunya tinggi, karena rata-rata sekarang sekitar 3 juta per tahun angkatan kerja baru. Sedangkan, penyerapan atau penyediaan tenaga kerjanya itu semakin menyusut," katanya.

Sementara, untuk pengaturan Alih Daya juga diubah yang menyebutkan bahwa Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan alih daya, yang dikhawatirkan kembali ke spirit UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mengenai Alih Daya yang diperlukan adalah terciptanya Ekosistem yang sehat dan fleksibel untuk menarik investor menciptakan lapangan kerja, maka pembatasan alih daya justru akan membuat tujuan tersebut sulit dicapai.