Buruh: Perppu Cipta Kerja Kami Dukung, Isinya Kita Tolak

Dalam aturan itu juga disebutkan variabel perhitungan kenaikan upah berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator tertentu. Sementara tidak ada penjelasan soal indeks tertentu itu seperti siapa pihak yang menetapkan indikator tersebut maupun dasar kajiannya.

Kemudian, ada juga ketidakjelasan soal tenaga kerja outsourcing. Lalu, soal besaran pesangon yang diterima pekerja di Perppu Cipta Kerja.

"Jadi, kalau ada perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan aturan regulasi yang ada, perusahaan itu bisa mengajukan penundaan pembayaran upah minimun dengan bukti audit keuangan yang dilakukan oleh auditor independen dari institusi Pemerintah," tutur Andi Gani.

Andi Gani mengakui telah menyiapkan berbagai langkah strategis terhadap Perppu ini. Pertama, ia akan melobi, melakukan diskusi tingkat tinggi dengan beberapa petinggi Pemerintah. Mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga Presiden Jokowi.

Kedua, kata dia, KSPSI juga akan melakukan aksi besar-besaran. Ketiga, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami akan bertemu dalam waktu dekat di minggu ini dengan beberapa pihak. Yang ingin kami tanyakan, kenapa draft ini bisa berubah total?" ujarnya.

Andi Gani menduga perubahan draft Perppu Cipta Kerja itu terjadi di Kemenko Perekonomian. Karena, baik buruh maupun pengusaha semua sama-sama kaget terhadap isi Perppu Cipta Kerja.

"Kemenaker saya tanyakan Perppu ini nggak tahu, beberapa pengusaha seperti Kadin dan Apindo juga nggak tahu. Jadi, KSPSI ingin mencari tahu di mana letak kesalahannya dan siapa yang melakukan perubahan itu. Saya menduga berubahnya di Kemenko Perekonomian," tegasnya.