Mau Ada Pemilu, Pegawai Pemerintah Non PNS Juga Diingatkan Wajib Jaga Netralitas

Sanksi dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN.

Hasil penanganan pelanggaran asas netralitas disampaikan kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN.

Perlu diketahui, adanya satgas itu sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

"Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran yang berlaku bagi ASN. “Tujuan surat ini adalah mewujudkan PPNPN yang netral dan profesional, serta terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas," tegas Menteri Anas dalam surat tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, 2023 menjadi awal dimulainya kontestasi tahun politik Pemilu 2024. Menurut Ghufron, tahun politik menjadi momentum yang rawan dengan kasus rasuah.

"Tahun 2023 merupakan gerbang ke tahun kontestasi politik pada 2024 yang akan datang, dalam catatan KPK tahun menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi," kata Ghufron dalam keterangannya, Senin (2/1/2023).

Ghufron melanjutkan, terdapat potensi penyalahgunaan dana negara oleh pejabat publik demi memuluskan langkah mereka saat pesta demokrasi.

"Semua hal penyelenggaraan pemerintahan menjadi cenderung untuk disalahgunakan, diperjualbelikan illegal, prosedur administrasi dipenuhi secara formil padahal substansinya disimpangi," jelas Ghufron.

Ghufron merinci, potensi rawan rasuah mulai dari pengadaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, seleksi pejabat, perizinan hingga bantuan negara yang disalahgunakan. Bila KPK mendapati hal terkait, Ghufron memastikan penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu.

"KPK mengimbau para penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktik korupsi, karena KPK telah mempersiapkan kewaspadaan untuk memberantas korupsi secara profesional, tegas dan akuntabel," tegas dia.