Lembaga Dunia Ragu Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Sri Mulyani Tak Ambil Pusing

Sebagaimana diketahui, pada tahun pertama pandemi, defisit APBN tahun 2020 tembus 6,09 persen dari PDB atau Rp956,3 triliun. Sedangkan defisit tahun 2021 sebesar 4,57 persen dari PDB atau Rp775 triliun.

Capaian tersebut tidak terlepas dari kondisi eksternal sektor rill dan permintaan masyarakat yang semakin membaik. Indonesia juga ketiban untung dari kenaikan harga komoditas sehingga penerimaan negara makin sehat walau pandemi masih berlangsung.

"Defisit 2020 di atas 6 persen, 2021 ini pulih dan langsung turun. Waktu kita desian Perppu Nomor 1 tahun 2020, waktu itu kita kalkulasi selama 3 tahun APBN terpaksa defist di atas 3 persen," kata dia.

Hal ini sebagai respon dari tahun 2020 semua kegiatan masyarakat lumpuh akibat pandemi. Makanya APBN yang bekerja untuk melindungi masyarakat dan ekonomi. Meskipun penerimaan saat itu jatuh .

"Maka yang bekerja dan berani muncul ini APBN karena ini didesain menjadi instrumen yang menghadapi risiko besar," kata dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjabarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di akhir 2022. Salah satu indikator yang patut diacungi jempol adalah defisit APBN 2022 yang hanya 2,83 persen. 

Seperti diketahui, di tahun-tahun sebelumnya defisit APBN diperbolehkan di atas 3 persen karena kondisi anggaran negara mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Tahun 2022 adalah tahun terakhir defisit APBN diperbolehkan di atas 3 persen.  

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi defisit sementara  atau sebelum diaudit BPK APBN 2022 hanya Rp 464,3 triliun atau 2,83 persen. Angka ini jauh dari rencana defisit APBN sebesar Rp 840 triliun atau 4,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit 2020 ditutup dengan Rp 464,3 triliun, jauh lebih rendah atau hampir setengahnya sendiri. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang sungguh luar biasa," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (3/1/2022).

Sepanjang 2022 pemerintah mengantongi pendapatan sebesar Rp 2.626,4 triliun, atau melebihi target hingga 115,9 persen dari pagu yang dianggarkan. Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana hibah.

Total pendapatan yang dikumpulkan dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.034,5 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun dan kepabeanan dan cukai sebesar Rp317,8 triliun.

Dari pos penerimaan PNBP pemerintah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp88,3 triliun. Sedangkan dari pos dana hibah terkumpul Rp3,5 triliun.

Sementara itu dari belanja negara totalnya Rp 3.090,8 triliun atau mencapai 99,5 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 2.274,5 triliun.

Terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.079,3 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 1.195,2 triliun.

Khusus belanja negara untuk subsidi energi dan kompensasi tercatat Rp551,2 triliun dari total belanja non KL sebesar Rp 1.195,2 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tercatat Rp816,2 triliun.

Sehingga, keseimbangan primer pada Desember 2022 tercatat defisit Rp78 triliun, turun dari posisi November 2022 yang masih surplus Rp 126 triliun.

Selain itu, keseimbangan primer pun tercatat berbalik membaik dari posisi Desember 2021 yang masih negatif Rp 440,2 triliun.