Langkah Jokowi Dinilai Tepat, Digitalisasi Bikin Pelayanan Publik Optimal

Diakui Armunanto, masyarakat masih khawatir dengan sistem digitalisasi dalam birokrasi, karena hal tersebut sangat rawan terjadi kebocoran data, namun pemerintah punya cara tersendiri untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran tersebut, jika benar-benar pelayanan birokrasi lewat layanan digital.

“Walaupun saat ini kita masih dihantui oleh ketakutan kebocoran data digital, tapi hal tersebut bisa antisipasi dengan sistem keamanan dan konsultan keamanan digital yang bagus,” ungkapnya.

“Sudah saatnya memang kita bertransformasi ke era digital. Mengingat, ketersediaan sarana saat ini dan kemudahan orang-orang mengaksesnya, hampir seluruh orang Indonesia sudah paham dengan teknologi digital. Jadi, memang sudah saatnya mentransmisikan birokrasi menjadi digital birokasi,” tambahnya.

Digitalisasi birokrasi yang diinginkan Presiden Jokowi ini akan berjalan baik dengan dukungan infrastruktur internet yang hampir merata di seluruh daerah Indonesia.

“Memang belum terlalu merata, tapi kalau kita perhatikan mungkin sekitar 60 sampai 70 persen wilayah sudah tercover dengan internet. Entah itu melalui internet kabel, maupun melalui setelit, bahkan daerah misalnya berada di tengah hutan Kalimantan, seperti Sangata malah justru sudah mempraktikkan internet e-government,” akuinya.

Fasilitas internet sekarang dengan jangkauan internet setelit yang juga sedang dikembangkan Pemerintah, misalnya bekerjasama dengan TSLA, google, facebook, sebenarnya itu sudah cukup mengcover wilayah Indonesia.

“Jokowi juga, berdasarkan itu makanya punya inisiatif untuk mendorong tranformasi birokrasi menjadi digital birokasi atau e-government. Sehingga pemerintahan bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan pelayanan bisa menjadi lebih transparan dan lebih cepat,” bebernya.

Olehnya itu, untuk mendukung keinginan Presiden Jokowi agar dilakukan transformasi digital pada sektor birokrasi ini berjalan baik, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dan berinvestasi untuk membiayai infrastruktur e-government ini.

“Misalnya, dengan pengadaan server atau pengadaan jaringan yang lebih luas. Lalu kemudian pengadaan software dan hardware pendukung e-government. Lalu, investasi pada sumber daya manusia, gimana operatornya, kemudian pengguna layanannya dan semuanya harus didorong untuk lebih memanfaatkan atau lebih mampu lagi dalam memanfaatkan fasilitas digital untuk menjembatani lahirnya e-government yang baik,” jelasnya juga.

“Komitmen Presiden Jokowi ini harus didukung bersama oleh para stakeholder dan juga pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Sehingga dorongan Presiden ini menjadi komitmen pemerintahan yang secara serentak bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia,” tutupnya.