Erick Thohir Pasang Badan, Dukung Program Bersih-Bersih Silmy Karim di Imigrasi

Menanggapi pernyataan tersebut, Erick lantas memastikan dukungan penuhnya. Diketahui, keduanya pernah juga terlibat dalam upaya bersih-bersih Krakatau Steel. Hingga akhirnya Silmy terpilih menjadi Dirjen Imigrasi.

"Kita harus full backup, karena kenapa? Pelayanan yang diminta oleh bapak Presiden Jokowi sangat penting, ini bagian kita juga melayani rakyat kita, dan juga melayani bangsa-bangsa lain yang mau datang ke Indonesia, apakah berwisata atau untuk investasi, yang bisa membuka lapangan pekerjaan," urainya.

Dia menyebut, salah satu kunci tujuan itu bisa tercapai adalah pada Direktorat Jenderal Imigrasi, karena menjadi salah satu pintu yang perlu dilewati.

"Nah ini kuncinya disini (Dirjen Imigrasi), kalau dia enggak bisa datang ke Indonesia, ngga ada pembukaan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

Kendati begitu, orang nomor 1 di Kementerian BUMN itu tidak merinci jenis dukungan atau kerja sama yang dijalin. Dia hanya mencontohkan beberapa dukungan yang kemungkinan bisa dilakukan melalui Telkom atau Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Jadi kita dukung, apakah itu sistem nanti dari Telkom, dari Himbara apa yang sudah terjadi hari ini pelayanan daripada lounge buat tenaga kerja migran dan lain-lain, kita dukung lah," pungkas Erick Thohir.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly melantik Silmy Karim menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi di Kantor Kemkumham, Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Dalam sambutannya, Yasonna menyebut tugas keimigrasian saat ini semakin dinamis sehingga menuntut seluruh jajaran Imigrasi untuk beradaptasi, bekerja lebih baik dan inovatif sehingga memberikan percepatan dalam pelayanan keimigrasian.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud, Yasonna memerintahkan kepada Dirjen Imigrasi Silmy Karim dan jajaran imigrasi untuk melakukan berbagai langkah penting dan strategis.

Pertama, seluruh jajaran imigrasi harus meningkatkan pelayanan Imigrasi, khususnya kebijakan Golden Visa, Visa on Arrival (VoA) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Hal tersebut, menurut Yasonna adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi sehingga perlu mendapatkan atensi utama.

"Langkah ini diharapkan dapat mendatangkan para investor dan orang-orang yang memiliki talent, termasuk wisatawan mancanegara ke Indonesia mengingat pelayanan keimigrasian akan dirasakan lebih mudah dan sederhana," ujar Yasonna dalam sambutannya, Rabu (4/1/2023).

Kedua, Yasonna meminta Silmy memimpin jajaran imigrasi melakukan berbagai terobosan dalam rangka efisiensi dan meminimalisir pungutan liar. Jika perlu meniru skema kebijakan pemberian visa pada beberapa negara yang sudah terkenal cepat dan sederhana dalam pelayanan keimigrasiannya.

Langkah berikutnya yang ditekankan Yasonna adalah menyiapkan petugas imigrasi dan infrastruktur dalam rangka pengembangan pelayanan keimigrasian di beberapa bandara yang dipersiapkan untuk melayani penerbangan langsung internasional, seperti Bandara Soeta, Juanda, Ngurah Rai, dan bandara lainnya.

Terakhir, Menteri Yasonna perintahkan agar seluruh jajaran imigrasi mencermati dan mempelajari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

"Layanan keimigrasian harus sejalan dengan semangat menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia dengan tetap memenuhi kriteria dalam rangka menjaga kedaulatan, ketertiban dan keamanan negara serta kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perppu dimaksud," kata Yasonna.