BPJS Ketenagakerjaan Bidik 10 Juta Peserta Tambahan, Termasuk Tukang Bakso dan ART

FOTO: Pencairan JHT Sebelum Aturan Baru Diberlakukan — Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Selasa (15/2/2022). BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menargetkan masuknya 10 juta peserta tambahan di 2023. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menargetkan masuknya 10 juta peserta tambahan di 2023. Untuk tahun ini, sasarannya akan diprioritaskan untuk kelompok bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal.

"Target kita dari 36 juta jadi 46 juta (pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan tambahan di 2023). Tapi lebih majority informal," ujar Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Oni mengatakan, penambahan 10 juta peserta itu bakal turut dibantu lewat pengembangan aplikasi Jamsostek Online (JMO), yang bakal disulap jadi Super Apps. Tak hanya sekadar pekerja non-formal, BPJS Ketenagakerjaan juga mengincar asisten rumah tangga hingga tukang bakso jadi pesertanya.

"Kalau di rumah ada supir, ART, tolong didaftar lewat Jmo. Ini kekuatan virality-nya harus tinggi sih. Tukang bakso boleh loh daftar. Besokannya tiba-tiba dia amit-amit misalnya gerobaknya kena. Kita tanggung kalau dia kecelakaan," tuturnya.

"Tukang bakso enggak perlu punya aplikasi. Kalau kalian daftarin bisa, pakai aplikasi JMO peserta lain," kata Oni.

Menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan perlindungan bagi para pekerja formal dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini marak terjadi.

Untuk sektor pekerja informal, BPJamsostek pun sudah bekerjasama dengan berbagai komunitas, semisal para pekerja seni, pelaku industri kreatif, hingga komunitas stand up komedian.

"Tukang bakso juga ada asosiasinya loh. Pokoknya saya mau masuk ke komunitas, cuman itu ribuan. Jadi makanya kita harus ada fokusnya," imbuh Oni.

"Itu rencana 2023. Jadi kita mau lebih segmented, masuk ke komunitas, tapi yang informal workers tuh jadi fokus kita. Kita mau sasar sebanyak mungkin informal workers untuk pemahaman, tapi bukan cuman awarenesss," tandasnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hari ini merayakan hari ulang tahunnya (HUT) ke-42. Bersamaan dengan itu, mereka mengumumkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berganti nama menjadi BP Jamsostek.

2 dari 4 halaman

Cukup Iuran Rp 16.800, Pekerja Tak Perlu Pusing Bayar Pengobatan Akibat Kecelakaan Kerja

BPJAMSOSTEK Serahkan Data BSU Tahap II, Ajak Pekerja Cek Kepatuhan Kepesertaan — BPJS Ketenagakerjaan atau yang lebih dikenal saat ini dengan BPJAMSOSTEK.

Biaya pengobatan Indra Bekti yang diperkirakan capai miliaran rupiah tengah jadi sorotan. Menurut keterangan BPJS Kesehatan, presenter kondang itu tiba-tiba mengalami sakit saat lagi siaran di salah satu radio.

Menanggapi hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengklaim kasus kecelakaan kerja seperti yang dialami Indra Bekti berhak mendapat tanggungan pengobatan tanpa pengecualian profesi, selama yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau kejadian artis atau penyiar radio atau apalah pekerja (alami kecelakaan kerja), kita tanggung. Unlimited loh ini," kata Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Oni mengatakan, cukup dengan modal iuran minimal Rp 16.800 per bulan saja saja, BPJS Ketenagakerjaan bisa meng-cover biaya perawatan pekerja yang terkena kasus kecelakaan kerja.

"Artis pun bayar Rp 16.800, minimal," imbuhnya.

Adapun iuran Rp 16.800 merupakan setoran bulanan minimal yang diberikan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan hitungan, 1 persen berasal dari jaminan kecelakaan kerja (JKK) untuk pendapatan minimal Rp 1 juta per bulan, plus jaminan kematian (JKM) Rp 6.800.

"JKK JKM gabung, Rp 16.800. Itu dia enggak berubah ya, mau dia artis, petani, mulai dari gaji (income per bulan minimal) Rp 1 juta," imbuh Oni.

3 dari 4 halaman

Iuran JKM

Iuran JKM Rp 6.800 dipukul rata untuk seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, sementara JKK mengikuti pendapatan bulanan yang diterima masing-masing pekerja, dikali 1 persen.

"Makanya Rp 16.800 itu dengan asumsi penghasilan paling kecil Rp 1 juta (1 persennya) ditambah Rp 6.800. Kalau dia misalnya rata-rata penghasilan Rp 10 juta, berarti kan Rp 100.000 ditambah Rp 6.800, jadi Rp 106.800. Sesuai income," terang Oni.

Dengan pengecualian, Oni menegaskan, biaya pengobatan tersebut hanya di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan seandainya pekerja terkena insiden atau jatuh sakit pada saat bekerja.

"Kita hanya tanggungnya pada saat bekerja. Kita cover untuk kelas 1 semua. Mau nelayan, artis, semua sama, dan sampai dengan sembuh. Mau berapapun kita bantu," ujar Oni.

4 dari 4 halaman

BPJS Ketenagakerjaan Terima Dana Rp 4,7 Triliun, Buat Apa Saja?

BPJS Ketenagakerjaan Gencar Sosialisasi BPJSTKU Antisipasi Jasa Pelayanan Tak Resmi — BPJS Ketenagakerjaan telah mengembangkan aplikasi digital BPJSTKU generasi kedua yang telah diluncurkan sejak Januari 2019 dan terus disosialisasikan kepada pekerja untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan program BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengucurkan Rp 4,78 triliun untuk dana operasional BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek di 2023.

Alokasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.02/2022 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023.

Asisten Deputi Humas BPJS Ketenagakerjaan Budi Hananto menyampaikan, dana Rp 4,78 triliun itu akan digunakan untuk kegiatan operasional di ratusan kantor cabang.

"Kita kan ada 325 kantor yang menyebar di berbagai kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jadi digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari, terutama kepesertaan dan pelayanan," kata Budi saat dijumpai di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Rinciannya, ia menguraikan, alokasi uang itu bakal dipakai untuk bermacam aktivitas. Khususnya dalam mengkampanyekan program perlindungan bagi para pekerja yang belum ter-cover.

Terlebih pada 2023, BPJS Ketenagakerjaan bakal lebih menyasar para pekerja informal yang tidak berkantor, atau bukan penerima upah (BPU) seperti nelayan hingga petani.

"Harus sosialisasi ke Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), kelompok nelayan, sales, sosialisasi lah di lapangan. Lalu misal perusahaan meminta diundang HRD untuk memberi perlindungan kepesertaan, termasuk dana iklan walau jumlah enggak banyak," papar Budi.

BPJS Ketenagakerjaan
Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lihat Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS
Perusahaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Lihat Selengkapnya
BPJS
BP Jamsostek
BPJAMSOSTEK