Luhut: 2024 Selesai, Saya Pensiun

Menurut catatan Liputan6.com, sebenarnya sinyal Menko Luhut pensiun ini bukan kali pertama. Beberapa waktu lalu ia pernah mengungkap hal senada.

Namun, pada waktu itu dia menegaskan penolakannya terkait dengan tawaran menjadi calon wakil presiden.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dirinya menolak diusung menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menko Luhut menyatakan, hingga saat ini dirinya tak pernah terbesit untuk melanjutkan kiprahnya di dunia politik selepas masa jabatannya sebagai menteri habis pada 2024 mendatang.

"Enggak, saya sudah bilang saya tak terpikir untuk ke situ lagi, saya 2024 saya pikir sudah cukup lah," kata Luhut saat ditemui di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

Semua tawaran menjadi cawapres baik dari partai politik maupun aspirasi dari masyarakat akan dia tolak. Sebab, dirinya saat ini masih fokus menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju hingga 2024 mendatang.

"Iya (tawaran cawapres ditolak)," katanya tegas.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, tindak OTT menjadi bukti kalau sistem yang dijalankan masih belum berjalan dengan baik.

"Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," ujar Luhut dalam Greenports Award 2022, di Kemenko Marves, Rabu (28/12/2022).

"Jadi sistem kita harus dibangun, jadi saya minta supaya jangan salah ngerti dengan membangun siatem digitalisasi kita akan mengurangi tadi, inefisiensi," tambahnya.

Kali ini, pernyataan Menko Luhut ditujukan pada sistem digitalisasi yang tengah dibangun. Khususnya digitalisasi pelabuhan di Indonesia, dimana mayoritas juga dikelola oleh PT Pelindo.

Menurutnya, dengan digitalisasi pelabuhan, hal itu bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi yang berujung OTT KPK. Di sisi lain digitalisasi jadi bukti sistem sudah mampu berjalan secara profesional dan efisien.

"Membuat efisiensi, menambah penerimaan negara, membuat kita lebih disiplin. Tapi penting tentu kita awasi jangan nanti ada sistem down dibuat orang lain. Itu penting, jadi itu pencegahan namanya," ungkap Menko Luhut.

"Kita nih jangan jadi senang melihat orang lain menderita. Saya terus terang orang yang gak suka melihat itu. Pada dasarnya kan manusia itu punya sifat jahat, makanya (ada) sifat jahat-sifat baik, makanya agama diturunkan, peraturan perundang-undangan dibuat, segala macam untuk membuat koridor supaya ktia tidak membuat anu (perbuatan jahat)," sambungnya.