Target Investasi 2023 Rp 1.400 Triliun Bakal Tercapai, tapi Ada Syaratnya

Menurut Bahlil, akibat Perang Ukraina dan Rusia, Covid-19 dan krisis energi maka ekonomi global menurun. Krisis global akan terjadi 2023.

Ia mencontohkan ambruknya ekonomi Inggris dan untuk pertama kalinya, mata uang Inggris lebih rendah nilai tukarnya dari dollar AS. 

“Bayangkan negara  begitu hebat, akibat pemerintahnya salah urus ekonomi  berdampak buruk. Tidak hanya itu, ada puluhan negara kini menjadi  pasien IMF. Bandingkan  ekonomi Indonesia 2023 akan baik, karena inflasi di bawah 6 persen. Ini yang terbaik dari Negara anggota G20. Ini menyangkut pertarungan kepemimpinan, dunia mengakui kepemimpinan Presiden Jokowi,” jelasnya. 

Tantangan Indonesia 2023 adalah tahun politik. Terutama kalau terlibat pertentangan akibat dukung mendukung. Tujuan bernegara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bukan pilkada atau pilpres.

“Target 2022 akan Rp 1.200 triliun. Ini pertama kali saya ngomong, realisasi investasi Rp 1.200 triliun Pertumbuhan di atas 5 persen," ungkapnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyambut baik Letter of Intent (LOI) 11 perusahaan Malaysia untuk berinvestasi di IKN. Sebelas perusahaan tersebut adalah Aliance MEP, Berjaya, Boustead Properties, Carsome, HCM Engineering, i2 Energy, Olympic Cable, Pharmaniaga, Reneuco, Success Electronics & Transformer Manufacturer dan Tenaga Nasional. 

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan OIKN akan menindaklanjuti LOI tersebut dengan segera. Setelah menerima LOI, maka tahap berikutnya OIKN akan memberikan jawaban formal dengan melampirkan beberapa dokumen, salah satunya adalah Surat Perjanjian Kerahasiaan (Non-disclosure Agreement/NDA).

”Setelah NDA ditandatangani, OIKN akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor,” kata Bambang, Kamis (12/1/2023).

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menyaksikan serah terima 11 LOI investor Malaysia untuk membangun IKN pada Senin  (09/01) di Istana Kepresidenan Bogor. LOI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. 

Dengan masuknya 11 LOI dari Malaysia, berarti hingga hari ini sudah ada 71 investor yang telah menyerahkan LOI yang mana tiga di antaranya sudah mendapatkan Surat Izin Prakasa Proyek (SIPP) dari pemerintah.

”Investor yang berminat ada 100 lebih tapi yang telah mengirimkan LOI sudah ada 71 perusahan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri, dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri,” ujar Bambang. 

Sebanyak 11 investor dari Malaysia tersebut berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste managemen), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce.  Hal ini menandakan perkembangan minat invstasi swasta di IKN cukup signifikan. 

Dalam catatan OIKN, pada Sosialisasi Awal Peluang Investasi di IKN (Pre-Market Sounding) hasilnya adalah dari lahan yang ditawarkan sebesar 38 hektare, permintaan lahan dari calon investor (berdasar LOI) mencapai 965 hektare atau 25 kali lipat.

Kemudian, pada Market Sounding bersama Presiden RI Joko Widodo pada 18 Oktober 2022 hasilnya hingga Januari 2023 permintaan lahan mencapai 1.793 hektare atau 44 kali lipat. 

Menurut Bambang saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati oleh investor. Setelah itu mixed used dan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah serta teknoolgi.

”Kami yakin infrastruktur di IKN yang menjadi fokus tahun 2023 dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih cepat,” ujar Bambang. 

Bambang juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena sesuai komitmen pemerintah yang tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan IKN.

”IKN sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Bahkan tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia,” jelas Bambang.