Wapres Minta 514 Kabupaten dan Kota Sudah Punya Mal Pelayanan Publik pada 2024

Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Bandung akan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau. (Dok Kementerian PANRB)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong percepatan digitalisasi dalam pelayanan publik di daerah-daerah. Salah satu yang diminta segera direalisasikan adalah pembentukan Mal Pelayanan Publik di seluruh kabupaten dan kota.

Wapres menjelaskan, dari total 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru ada 103 Mal Pelayanan Publik yang sudah diresmikan. Jumlah ini masih kurang dari setengahnya. Ia pun meminta agar tahun depan seluruh kabupaten dan kota sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Percepatan pembangunan MPP digital ini dalam rangka digitalisasi mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," ujar Ma'ruf Amin dalam keteranganya, Jumat (13/1/2023).

Wapres memberikan mandat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu dan konkret pembangunan MPP digital termasuk integrasi proses bisnis.

Kementerian PANRB, saat ini telah melakukan asesmen pada 10 hingga 15 MPP untuk menjadi bagian dalam MPP digital.

MPP yang dipilih adalah MPP yang memiliki keunikan dan kelebihan dengan fitur unggulan masing-masing untuk masuk dalam proses pembangunan MPP digital ke depan.

"Ada beberapa MPP yang sedang disiapkan untuk menjadi semacam pilot project," ujar Anas.

Dia menjelaskan, secara garis besar pembangunan aplikasi MPP digital dibagi ke dalam empat tahapan yakni kriteria, penyusunan desain, uji coba dan pembaruan.

Kehadiran MPP digital ini adalah karena dalam menerima pelayanan di MPP saat ini masyarakat masih disulitkan dengan permintaan persyaratan yang berulang-ulang akibat proses bisnis antar layanan yang belum terintegrasi.

"Dengan adanya MPP digital, masyatakt hanya perlu cukup sekali input dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui berbagai perangkat elektronik," terang dia.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022, Jumat (30/12/2022).

2 dari 2 halaman

Wapres Ma’ruf Amin Resmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tarakan

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan perlu adanya sinergi pembangunan, baik dari sisi kesejahteraan dan keamanan di Papua. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Dua tahun yang lalu, Wali Kota Tarakan Khairul melakukan penandatanganan Komitmen bersama penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Setelah melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan layanan publik berkualitas bagi masyarakat, MPP pun akhirnya diresmikan pada Senin (5/12).

Peresmian itu dilaksanakan Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia Jakarta dan dihadiri langsung oleh Khairul, berbarengan dengan 26 Mal Pelayanan Publik se-Indonesia.Ya, MPP Kota Tarakan saat ini diisi 24 instansi di Kota Tarakan, mulai dari Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD.

Keberadaan MPP di Jalan Mulawarman yang terletak di pusat Kota Tarakan ini sangat mudah dijangkau oleh warga masyarakat.Dengan adanya MPP ini, maka masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik dalam mengakses layanan publik.

Untuk diketahui, sebanyak 236 layanan disediakan di sini, mulai dari urusan kelahiran hingga kematian, perijinan usaha, akses perbankan, utilitas kota, jaminan sosial, perbankan, hingga pernikahan pun dapat dilayani di MPP ini.

Infografis Deretan Pasal dalam Draf RKUHP Atur Penghinaan Presiden-Wapres. (Liputan6.com/Trieyasni)

Ma'ruf Amin
Tokoh
Ma'ruf Amin merupakan ulama yang digandeng Jokowi untuk menjadi cawapres dalam Pemilihan Presiden 2019.
Lihat Selengkapnya
Ma'ruf Amin
Mal Pelayanan Publik
Digitalisasi