Liputan6.com, IKN Nusantara Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga, melaporkan sudah ada komitmen dari tiga investor asing dan lokal untuk membangun rumah susun, atau rusun ASN di IKN Nusantara.
Ketiga investor ini antara lain PT Summarecon Agung, konsorsium CCFG Corp (kontraktor China)-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Baca Juga
"Kita mempersiapkan dengan asing yang tertarik investasi atau KPBU di bidang penyediaan rusun. Sudah ada notice to proceed. Pertama, yang dari Korea Land and Housing, kedua dari China, ketiga Summarecon," kata Danis di IKN Nusantara, Jumat (13/1/2023).
Advertisement
Danis berharap, komitmen ketiga investor terhadap pembangunan rusun ASN di IKN bisa segera terwujud. Mengingat pemerintah punya rencana untuk memulai proses pemindahan PNS pusat dari Jakarta ke ibu kota baru per 2024.
"Kalau saya dari sisi pelaksanaan, karena kita punya target di 2024, (diharapkan) secepat mungkin," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan empat skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara.
Menurut dia, skenario itu dipersiapkan untuk pemindahan tahap awal, yakni pada 2024.
"Ada empat skenario. Ada skenario pertama 1.971 orang pindah, kedua 5.716 orang pindah, ketiga 60.000 orang pindah, dan keempat 100.000 orang pindah," ujar Anas beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Anas menyebut empat skenario di atas masih dalam tahap proses untuk ditentukan kepastiannya.
Diserbu Investor Malaysia Bukti Minat Investasi di IKN Nusantara Tinggi
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyambut baik Letter of Intent (LOI) sebelas perusahaan Malaysia untuk berinvestasi di IKN.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan LOI dari perusahaan Malaysia tersebut menunjukkan dan menjadi bukti nyata bahwa minat investasi luar negeri terhadap pembangunan IKN tinggi.
”Kami akan segera menindaklanjuti LOI tersebut, dan berharap sejumlah investasi lainnya akan segera masuk,” ujar Bambang.
Bambang menjelaskan setelah menerima LOI, maka tahap berikutnya OIKN akan memberikan jawaban formal dengan melampirkan beberapa dokumen, salah satunya adalah Surat Perjanjian Kerahasiaan (Non-disclosure Agreement/NDA). Setelah NDA ditandatangani, OIKN akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menyaksikan serah terima 11 LOI investor Malaysia untuk membangun IKN pada Senin (09/01) di Istana Kepresidenan Bogor.
LOI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Dengan masuknya 11 LOI dari Malaysia, berarti hingga hari ini sudah ada 71 investor yang telah menyerahkan LOI yang mana tiga di antaranya sudah mendapatkan Surat Izin Prakasa Proyek (SIPP) dari pemerintah.
”Investor yang berminat ada 100 lebih tapi yang telah mengirimkan LOI sudah ada 71 perusahan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri, dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri,” ujar Bambang.
Advertisement
Sektor Investasi
Sebelas investor dari Malaysia tersebut berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste managemen), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce. Hal ini menandakan perkembangan minat invstasi swasta di IKN cukup signifikan.
Menurut Bambang saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati oleh investor. Setelah itu mixed used dan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah serta teknoolgi. ”Kami yakin infrastruktur di IKN yang menjadi fokus tahun 2023 dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih cepat,” ujar Bambang.
Bambang juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena sesuai komitmen pemerintah yang tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan IKN.
”IKN sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Bahkan tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia,” tutup Bambang.