Komisi IV DPR Tuding Pengisian Jabatan di Kementan Asal-asalan, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Komisi IV DPR RI menilai pengisian jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan) cenderung asal-asalan, bukan dari kalangan ahli dibidang pertanian. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan hal itu terlihat dari kinerja Kementan yang saat ini kian memburuk.

"Banyak jabatan yang kosong tidak seizin dalam pengisian, saya tegaskan lagi dalam pengisian tidak melihat latar belakang apakah si A punya kemampuan," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di kantor DPR, Senin (16/1/2023).

Dia pun mencontohkan, misal si A kemampuannya adalah tukang tipu tapi malah diangkat menjadi pejabat di Kementan, atau si A itu selalu membiarkan dan meloloskan barang yang seharusnya diperiksa oleh Badan karantina Pertanian. Tapi justru malah naik pangkat, harusnya dipecat.

"Tetapi malah dipindahkan ke Jakarta naik pangkat. Saya bicara dengan data bukan dengan tidak punya data," ujarnya.

Selain itu, yang menjadi perhatian Komisi IV adalah rendahnya komitmen yang tercermin dalam beberapa kesempatan dalam menyampaikan informasi selalu berubah-ubah, tidak konsisten masih terjadi maladministrasi, seperti pada proses pengisian jabatan struktural sangat tidak akurat, bahkan cenderung manipulatif.

Berkat hal itu, Komisi IV mengkritik kinerja Kementan mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, data stok pangan yang berbeda, hingga pengisian jabatan yang tidak akurat.

"Sudah memasuki tahun ke-4 masa kerja Menteri pertanian, memperhatikan program-program kerja Kementerian pertanian yang sudah dilaksanakan hingga saat ini, komisi 4 menilai bahwa pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik," ujarnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Program Makmur besutan PT Pupuk Indonesia akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi para petani di Tanah Air. Petani yang tergabung dalam Program Makmur juga dapat pendampingan dari hul...

2 dari 4 halaman

Capaian Produksi

Kementan Targetkan 8,2 Juta Hektare Sawah untuk 20 Juta Ton Beras — Petani menanam padi di persawahan di kawasan Tangerang, Kamis (3/12/2020). Kementerian Pertanian menargetkan pada musim tanam pertama 2020-2021 penanaman padi mencapai seluas 8,2 juta hektare menghasilkan 20 juta ton beras. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Komisi IV juga melihat banyak program di Kementan belum berdampak secara signifikan terhadap pencapaian target nasional, melainkan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran bukan kepada pencapaian produksi nasional.

"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi sangat jauh makin lama makin turun jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan di tahun lalu bahkan Indonesia terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produk daging nasional," tegasnya.

Hal itu dibuktikan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan masih adanya kegiatan program bermasalah di Kementerian pertanian, bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.

"Salah satu contohnya food estate di beberapa tempat. Kami komisi IV sudah menyiapkan panja bahkan beberapa teman-teman mengusulkan untuk di buat pansus, karena di situ banyak data yang palsu," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Ketua Komisi IV DPR Kritik Keras Mentan

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik Kinerja Kementerian Pertanian dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di kantor DPR, Senin (16/1/2023).

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik Kinerja Kementerian Pertanian mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda. Hal itu dibahas dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, di kantor DPR, Senin (16/1/2023).

"Sudah memasuki tahun ke-4 masa kerja Menteri pertanian, memperhatikan program-program kerja Kementerian pertanian yang sudah dilaksanakan hingga saat ini, komisi IV menilai bahwa pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik," kata Sudin.

Bahkan kata Sudin, di beberapa kesempatan menunjukkan keadaan semakin memburuk salah satunya ditunjukkan dengan impor beras, dan meningkatnya impor komoditas pangan lainnya yang meningkat.

Menurut Komisi IV DPR, secara kasat mata menunjukkan produksi beras dan pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga terpaksa pemerintah melakukan kebijakan untuk impor dikarenakan data stok beras yang disampaikan Kementerian Pertanian tidak sinkron.

Untuk itu Komisi IV meminta agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional. Komisi IV juga melihat kinerja atau program belum berdampak secara signifikan kepada pencapaian target nasional, melainkan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran bukan kepada pencapaian produksi nasional.

"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi sangat jauh makin lama makin turun jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan di tahun lalu bahkan Indonesia terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produk daging nasional," tegasnya.

4 dari 4 halaman

Program Gagal

Hal itu dibuktikan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan masih adanya kegiatan program bermasalah di Kementerian pertanian, bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.

"Salah satu contohnya food estate di beberapa tempat. Kami komisi IV sudah menyiapkan panja bahkan beberapa teman-teman mengusulkan untuk di buat pansus, karena di situ banyak data yang palsu," ungkapnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian pertanian, terutama terkait dengan lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Sekjen Kementerian Pertanian.

"Saudara menteri yang berkhianat terhadap anda yang menusuk anda tidak mungkin orang dari jauh itu orang dari dekat anda. Saya hanya menekankan saja berkali-kali saya sudah bicara kita sudah bicara dari hati ke hati bahwa yang berkhianat pasti orang dekat bukan orang jauh," ujarnya.