Dirut Bulog: Tak Ada Lagi Impor Beras di Maret 2023

Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog menegaskan impor beras akan berakhir pada pertengahan Februari. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas panen beras para petani dalam negeri ketika Maret 2023.

"Soal impor, kami harus tetap berusaha terakhir kedatangannya pertengahan Februari. Jadi, Maret sudah tidak ada lagi barang impor yang masuk ke Indonesia," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Pria yang akrab disapa Buwas ini menegaskan, sebenarnya kebijakan impor beras merupakan keputusan bersama dengan Pemerintah, bukan semata-mata usulan dari Bulog. Menurutnya, penentuan kebijakan impor beras telah ditentukan dalam rapat kabinet maupun rakortas.

Diketahui bersama, Bulog ditugaskan Pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun dalam prosesnya, pada tahap pertama Bulog baru melakukan impor sebanyak 120 ribu ton beras dari target 200 ribu ton yang sebelumnya ditargetkan selesai akhir Desember 2022.

Kemudian, rencananya tahap kedua impor beras akan dilakukan sebanyak 300 ribu ton. Tapi pada kenyataanya, tahap yang pertama pun belum selesai.

Bulog baru melakukan impor beras sebanyak 120 ribu ton dari target 200 ribu ton pada akhir tahun lalu. Sementara pada tahap kedua, Bulog ditugaskan untuk mengimpor lagi sebanyak 300 ribu ton.

Selain itu, jika nanti impor beras baik untuk tahap pertama dan kedua tidak berhasil terealisasi, maka Bulog tidak mempermasalahkan hal itu, yang terpenting pihaknya telah berusaha agar pengiriman beras cepat sampai di tanah air.

"Kita tidak bisa paksakan, saya kan sudah berusaha yang punya kapal bukan saya, laut bukan saya yang bisa nyetel, cuaca apalagi, masa kita mau lawan itu ya sudah kalau nanti dibatalkan yaudah gak apa-apa," ujarnya.

Buwas pun menanggapi dengan santai apabila impor beras gagal. "Nanti kita bicarakan lagilah, (kalau dibatalin gak apa-apa) ya gpp kan tanggungjawab bukan saya, ini kan semua perintah negara. Kalau diminta dibatalin ya batalin, gitu kita mah gak ada masalah, gak usah dibikin pusing," pungkasnya.