Waspada, Ini Dampak Digitalisasi Bagi Tenaga Kerja di Indonesia

Jakarta PPKM Level 1, Pekerja Sektor non Esensial WFO 75 Persen — Sejumlah pekerja berjalan melintas pelican cross di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (2/11/2021). Digitalisasi menjadi tantangan baru bagi dunia kerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan digitalisasi menjadi tantangan baru bagi dunia kerja. Kondisi ini mampu melahirkan banyak peluang tenaga kerja baru sekaligus menghilangkan pekerjaan yang sudah lama ada.

"Yang kita alam risiko missmatch (ketidakcocokan) akibat digitalisasi. Akibatnya muncul jenis pekerjaan baru dan Hilangnya pekerjaan lama," kata Ida dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Memang, lanjut Ida jenis lapangan kerja baru yang dibutuhkan lebih banyak dari jenis pekerjaan yang hilang. Namun masalahnya pada kesiapan tenaga kerja menghadapi kompetensi baru.

"Tapi pertanyaannya siapkah kita dengan pekerjaan baru tapi dengan kompetensi baru?," ungkap Ida.

Maka dalam mengatasi ini, yang perlu dilakukan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif. Saat ini, Ida mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat kebijakan tenaga kerja aktif atau active labour policy.

"Ini untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan menurunkan angka pengangguran," katanya.

Seorang gadis asal Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tetap semangat bekerja meski dua kakinya mengalami kelumpuhan total akibat kecelakaan. Menyandang disabilitas tidak membuat ia patah semangat dalam menjalani hidup.

2 dari 3 halaman

Strategi Menaker Turunkan Angka Pengangguran di 2023

Pemprov DKI Akan Dukung Pencabutan Status Pandemi Covid-19 — Aktivitas pekerja saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Sebelumnya, Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan akhir pandemi sudah di depan mata. Meski begitu, ia menegaskan bahwa hingga saat ini Covid-19 belum selesai. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Tahun 2023 Ida telah menerapkan tingkat pengangguran nasional harus turun 5,3 persen. Sehingga ada beberapa strategi yang perlu dilakukan.

Pertama, melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 68 tahun 2022 sebagai payung hukum.

"Ini perpres kolaboratif antar kementerian/lembaga, kolaborasi pempus dan pemda, kolaborasi pemerintah dan swasta. Jad ini Perpres sinergitas," kata dia.

Dia menjelaskan, Perpres ini bertujuan agar pelatihan vokasi bisa meningkatkan akses mutu dan relevansi. Sehingga seluruh kebutuhan pasar kerja dipenuhi dengan penyiapan baik pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Sudah engga zamannya lagi melakukan vokasi tidak sesuai dengan pasar kerja," kata dia.

Dalam hal ini, Ida mengatakan pemerintah daerah memiliki peran mengembangkan sistem informasi pasar kerja. Menyusun rencana strategis pelatihan vokasi di daerah, menyelaraskan pelatihan vokasi dunia usaha, industri, dan dunia kerja.

"Pelatihan vokasi harus dalam satu tarikan napas sertifikasi dan penempatan," kata dia.

3 dari 3 halaman

Dukungan Pendanaan

Peningkatan Mobilitas Masyarakat di Jakarta — Sejumlah pekerja berjalan saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Salah satu aturan kerja pada sektor non esensial diizinkan bekerja dari kantor atau 'work from office' (WFO) 75 persen dan sektor esensial 100 persen. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Selain itu, daerah juga perlu menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi pelatihan vokasi. Terkait hal ini Ida menyebut masih sedikit Pemda yang menyediakan alokasi APBN untuk peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja.

Kemudian menjamin ketersediaan pendidik dan instruksi bagi pendidikan vokasi. Memanfaatkan balai pelatihan vokasi di provinsi sebagai pusat pelatihan yang update dan link and match sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Termasuk melakukan pelatihan vokasi inklusif.

Ida juga meminta adanya pemagangan dalam dan luar negeri, menigkatkan talenta profesional dan muda. Serta melakukan perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Vidio Siap Sajikan Program Digitalisasi Produk Aksilarasi Hasil Karya Anak Bangsa

Pengangguran
Publik
Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau bisa disebut dengan tunakarya.
Lihat Selengkapnya
Pengangguran
Digitalisasi
Tenaga Kerja
Pekerjaan