Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan melanjutkan program kartu prakerja di 2023 ini. Program ini telah membantu peningkatan skill serta peningkatan inklusi keuangan ini sudah berjalan sejak 2020.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Program Kartu Prakerja di tahun ini berjalan dengan skema normal. Untuk diketahui, pada tahun lalu Program Kartu Prakerja berjalan dengan skema semi bantuan sosial.
Program ini nantinya akan diimplementasikan secara online dan offline. Program ini akan berfokus pada keterampilan dan kemampuan produktivitas angkatan kerja.
Advertisement
Pada program Kartu Prakerja 2023 ini, calon peserta Program Prakerja yang mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah diperbolehkan untuk ikut mendaftar Prakerja. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang tidak boleh.
Nantinya penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp 4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Berikut persyaratan Kartu Prakerja skema normal:
1. Warga negara Indonesia memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
3. Berusia 18 hingga 64 tahun
4. Tidak berstatus pejabat negara, pimpinan atau anggota DPRD, ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa/Perangkat Desa, Direksi,/Komisaris/Dewan Pengawas BUMN/BUMD.
5. Belum pernah menjadi penerima Program Kartu Prakerja.
6. Penerima Program Bantuan Sosial pemerintah lainnya diperbolehkan.
Perlu diketahui pada beberapa pelatihan akan ada persyaratan usia dan pendidikan formal minimal, jika diperlukan.
Reporter: Siti Ayu Rachma
Sumber: Merdeka.com
Daftar 10 Provinsi Gelar Pelatihan Kartu Prakerja Offline
Sebelumnya, Program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai pada kuartal I-2023. Dalam skema baru ini, pelatihan dilakukan secara offline dan online, untuk offline akan dilakukan di 10 Provinsi.
"Pelatihan yang dilakukan secara online, offline atau campuran, ini pelatihannya secara offline diawali di 10 provinsi. Gelombang pertamanya dilakukan di triwulan pertama di tahun 2023," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi Pers, Kamis (5/1/2023).
Rincian 10 provinsi yang dimaksud yakni di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT dan Papua. Untuk jam pelatihannya pun kini ditingkatkan menjadi 15 jam.
"Beberapa hal baru yang di dalam skema normal yaitu skema ataupun offline online itu minimal 6 jam, itu ditingkatkan menjadi 15 jam. Jadi pelatihannya menjadi 15 jam," ujar Menko.
Oleh karena itu, untuk menyambut skema baru program Kartu Prakerja, Pemerintah mengajak lembaga yang terbaik di seluruh Indonesia atau mengundang partisipasi daripada lembaga pelatihan, untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu Prakerja.
Namun, lembaga pelatihan wajib memiliki asesmen dan mengikuti asesmen pelatihan normal, dan untuk pelaksanaannya dari tata kelola yang baik. sementara untuk proses seleksi akan melibatkan Tim Ahli independen sebagai fungsi akreditasi. Selain itu, kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau.
"Silakan lembaga pelatihan yang berminat hubungi platform digital yang telah bekerjasama dengan program kartu prakerja, satunya adalah yang dimiliki oleh pemerintah adalah sisnaker platform digital yang dikelola oleh pemerintah," ujarnya.
Advertisement
Ajak Masyarakat
Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan public private partnership di bidang pengembangan SDM di Indonesia.
Adapun bidang-bidang yang menjadi fokus dalam pelatihan program kartu prakerja diantaranya, pendidikan terkait bisnis seperti digital marketing, data spesialis, manajer logistik, surveyor, dan desain grafis.
Untuk, sektor manufaktur pelatihannya berupa manajer produksi operasi, ahli teknik industri produksi, inspektur keselamatan kesehatan kualitas, dan juga ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.