Kemenhub Belanjakan Rp 32,75 Triliun Sepanjang 2022

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi atas capaian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022.

“Untuk program di tahun 2022 yang tidak terealisasi, kami meminta Kemenhub untuk menyelesaikan masalah dan kendala teknis yang terjadi sehingga tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Lasarus.

Selanjutnya, sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI kepada Kemenhub. Diantaranya untuk terus meningkatkan sistem monitoring, evaluasi dan koordinasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023.

Kemudian melakukan evaluasi terhadap program subsidi Buy The Service (BTS), meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan zero Over Dimension and Overload (ODOL) tahun 2023.

Kemudian, meningkatkan sarana prasarana dan integrasi antar simpul transportasi, meningkatkan pengawasan dalam menjaga kestabilan harga tiket, memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun, dan mempercepat penyelesaian terhadap ganti rugi kecelakaan transportasi udara.

Pada tahun 2023, Kemenhub mendapatkan pagu alokasi anggaran senilai Rp 33,44 triliun. Namun karena adanya automatic adjustment sebesar Rp 1,38 triliun, serta blokir non automatic adjustment sebesar Rp 346 miliar, maka pagu efektif Kemenhub tahun 2023 sebesar Rp 31,71 triliun.

Jumlah ini menurun dari alokasi anggaran Kemenhub pada tahun 2022. Adapun program dan kegiatan Kemenhub pada tahun 2023 akan difokuskan pada 10 prioritas kegiatan yaitu:

Melanjutkan pengembangan infrastruktur Konektivitas yg produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; Mendukung dan Meningkatkan Keselamatan Transportasi; Mendukung Program Peningkatan SDM Sektor Transportasi; Mendukung Pemerataan Pembangunan Nasional dan menyentuh daerah terpencil, terluar dan terdepan; Melaksanakan Program Pro Kerakyatan dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selanjutnya, Memastikan Keberlanjutan Program Multi Years Contract (MYC) dan Pemenuhan Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN); Pemenuhan kebutuhan pokok (belanja gaji dan Operasional) secara proporsional, penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan tunggakan serta pemenuhan dana pendamping.

Lalu, Melakukan perencanaan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) dan transportasi massal perkotaan; Mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative Financing; serta Mendorong penggunaan energi baru terbarukan melalui pemanfaatan mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan dengan dukungan Smart Transportation.