Sri Mulyani Dukung Tri Rismaharini Mengentaskan Kemiskinan

Dalam kesempatan itu dihadapan masyarakat, Menkeu juga menyampaikan terkait anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 476 triliun pada tahun 2023.

Menkeu menegaskan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian sosial untuk melihat seluruh aktivitas program bantuan yang memberikan hasil nyata agar bisa dijaga dan diteruskan.

"Saya akan bersama-sama dengan Bu Risma melihat apa aktivitas dari Kementerian Sosial yang betul-betul memberikan hasil yang sangat nyata, untuk terus bisa dijaga dan diteruskan. Karena ini penting sekali, namanya anggaran perlindungan sosial memang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pimpinan daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024. Jokowi menyebut masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstrem diatas rata-rata nasional.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyapaikan arahan pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

"Ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal, kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrem harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah," kata Jokowi disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/1/2023).

Dia menyebut angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat masih sebesar 2 persen pada 2022. Jokowi pun meminta semua kepala daerah mengecek data penduduknya yang masuk indikator kemiskinan ekstrem.

"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," jelasnya.

Selain itu, Jokowi meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Pasalnya, Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

"Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," tutur Jokowi.

Menurut dia, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021. Angka stunting diperkirakan turun sebesar 21 persen pada tahun 2022.