Bersih-Bersih BUMN, Erick Thohir Sering Dapat Ancaman

Belajar dari berbagai pengalaman tadi, Erick Thohir berpesan kepada generasi muda untuk lebih siap lagi kedepannya. Utamanya menyangkut persaingan yang terjadi nantinya.

Dia berharap, generasi penerus itu bisa menjadi lebih baik dari masanya saat ini.

"Jadi saya sangat berpesan kepada adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, kalian ada superhero-superhero yang indinesia harapkan dengan era yang Indonesia sedang terjadi saat ini," ujarnya.

"Kalian harus lebih baik dari kita lagi, karena persaingan kedepan lebih berat lagi," pungkas Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung sejumlah perusahaan pelat merah yang masih terlibat korupsi. Jika hal ini terus terjadi, dia memandang ekonomi Indonesia bisa ambruk.

Awalnya, Erick membeberkan sejumlah capaian ciamik yang dicatatkan oleh sebagian besar BUMN. Namun, dia juga tak memungkiri masih ada BUMN yang tersangkut kasus korupsi.

Sebut saja, Garuda Indonesia, Waskita Beton, Jiwasraya, dan Asabri yang pelaku korupsinya sudah diproses hukum.

"Memang masih ada BUMN yang korupsi, Waskita Beton, Jiwasraya, Asabri, Garuda kita bawa langusng ke penjara," ujarnya dalam Webinar Investor Appreciation Night & Market Outlook 2023, Kamis (19/1/2022) malam.

Dia mengatakan kalau BUMN sendiri memegang peranan sekitar sepertiga ekonomi nasional. Artinya, perusahaan pelat merah jadi tumpuan baiknya capaian ekonomi nasional.

Jika masih ada korupsi di tubuh BUMN, maka, akan mempengaruhi keseluruhan tingkat ekonomi tanah air.

"Karena tidak bisa, sepertiga ekonomi Indonesia, BUMN, tapi korup, gak bisa nanti ekonominya kolaps," tegasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengungkap soal daftar hitam direksi BUMN atau blacklist BUMN. Menurut dia, yang bisa mencabut nama dalam daftar hitam itu hanya presiden.

Menurut rencana Erick Thohir, daftar hitam ini akan memuat nama-nama direksi perusahaan pelat merah yang terkena kasus korupsi. Dengan begitu, nama-nama tersebut tak bisa lagi masuk ke BUMN mana pun.

Sebagai salah satu kendalinya, pimpinan tertinggi negara, yakni Presiden, akan ditunjuk menjadi salah satu pengambil keputusan, kata Erick.

"Saya sudah sampaikan waktu itu ke Bapak Presiden dan ke Ibu Sri Mulyani, yang bisa mencabut blacklist ini bapak presiden, bukan saya," ujarnya dalam raker dengan Komisi VI DPR RI, ditulis Selasa (6/12/2022).

Erick mengaku, langkah ini telah dikomunikasikan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nama-nama dalam daftar hitam ini tak hanya mengacu pada kasus hukum, tapi juga kinerja.

"Izin ini bukan mendahului salah satunya kita sudah bicara dengan BPKP dengan BPK mereka mendukung sekali ada konsep blacklist daripada oknum-oknum BUMN tidak hanya berdasarkan kasus hukum, tetapi kinerja mereka ketika mereka ada di perusahaan ini, lalu pindah ke sini ternyata terus memburuk. Berartikan tidak capable," paparnya.