Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733 Triliun, Mau Dilunasi Pakai Apa?

Untuk mengantisipasi membengkaknya utang, Bhima menyarankan agar pemerintah bisa mendorong adanya pengurangan beban utang dengan para kreditur, salah satunya melalui skema Debt Service Suspension Initiative (DSSI) atau pun juga dengan skema pertukaran utang dengan lingkungan.

"Jadi, berapa proyek pernah dicoba beban utang berkurang tapi pemerintah punya komitmen untuk melindungi deforestasi, melindungi pencemaran dari misalnya asap batu bara. Jadi banyak cara bisa dikurangi beban hutang itu dengan cara-cara yang kreatif," ujarnya.

Namun, yang lebih penting lagi rasio pajak juga harus ditingkatkan, karena nominal utangnya naik untuk memperbesar kemampuan bayar utang, maka rasio pajak itu harus didorong lebih dari 12 persen.

"Ini yang menjadi PR bagaimana memajaki orang-orang super kaya dan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan windfall tax dari sektor komoditas yang bisa dilakukan dalam jangka pendek," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan total utang Indonesia sampai Desember 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun. Sehingga rasio utang pemerintah tersebut mencapai 39,57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Sampai dengan akhir Desember 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.733,99 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57 persen," dikutip dari Buku APBN KiTa Edisi Januari 2023, Jakarta, Kamis (19/1).

Rasio utang pemerintah pada Desember mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan posisi utang pada November 2022. Namun jika dibandingkan dengan Desember 2021 mengalami penurunan dari 40,47 persen (yoy) terhadap PDB.

Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.

"Rasio utang terhadap PDB dalam batass aman, wajar serta terkendali," tulis laporan yang sama.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,53 persen atau Rp6.846,89 triliun dari seluruh komposisi utang akhir Desember 2022. Terdiri dari SBN Domestik sebesar R5.452,36 triliun dan dalam bentuk valuta asing sebesar Rp1.394,53 triliun.

Sementara itu sisanya yakni 11,47 persen atau R887,10 triliun dalam bentuk pinjaman. Terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp867,43 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp19,67 triliun.