Kementerian PUPR Siapkan Rp 10,38 Triliun Bangun IKN Nusantara 2023

Untuk Bina Penataan Bangunan dialokasikan sebesar Rp7,64 triliun yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan Bangunan Gedung Pusat Pemerintahan, Kantor Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, Wisma Negara, Gedung Kementerian Koordinator, Gedung Kantor Kemensetneg, Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, Masjid Negara, Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara, Rencana Detail dan Pengembangan Kawasan KIPP.

Sedangkan bagi perencanaan dan pengendalian dialokasikan sebesar Rp40,24 miliar, yang diperuntukkan bagi Pengendalian dan Monitoring Kegiatan, Operasional Satgas IKN dan biaya pendukung pembebasan lahan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dermaga logistik dan material di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk menunjang pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara dengan anggaran sekitar Rp99,6 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad di Penajam, mengatakan Kementerian PUPR menargetkan pembangunan dermaga logistik dan material di IKN baru selesai pertengahan tahun ini.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR membelanjakan sekitar Rp 54,49 triliun atau 93,71 persen dari total anggaran Rp 58,14 triliun di 2022. Ada sejumlah kendala yang menghambat penyerapan tersebut.

Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan dari sisi realisasi fisik, tercapai sebesar 96,13 persen dari target yang ditetapkan. Meski, dari sisi serapan anggaran atau realisasi keuangan, dia tak memungkiri ada sejumlah kendala.

Dengan serapan anggaran Rp 54,49 triliun, berarti ada sekitar Rp 3,66 triliun yang gagal terserap atau 7,29 persen.

"Ini ketidakserapan ini terdiri dari padat karya, kemudian ada IKN sedikit karena lelangnya agak terlambat sehingga kita tidak sempat menyerap uang muka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SBSN dan PHLN yang tidak mungkin kita revisi," terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Informasi, serapan anggaran ini lebih rendah dari capaian di tahun 2021 dengan realisasi keuangan Rp 63,62 triliun atau 95,86 persen. Serta realisasi fisik sebesar 96,50 persen.

Hedy menerangkan mulanya, anggaran yang didapat Ditjen Bina Marga pada 2022 adalah sebesar Rp 39,7 triliun. Namun, ada penambahan sekitar Rp 18,44 triliun untuk sejumlah acara.

Mulai dari helatan Presidensi G20, luncuran SBSN, luncuran dan percepatan PHLN, penangana bencana Gunung Semeru dan dukungan IKN Nusantara. Akhirnya, total pagu amggaran yang diterima Ditjen Bina Marga adalah Rp 58,14 triliun.