Dermaga Sambas Ambruk, Ombudsman Minta Gubernur Kalbar Ganti Rugi ke Pemilik Ruko

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pihaknya menyatakan bahwa Pemprov Kalimantan Barat, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat selaku Terlapor telah melakukan maladministrasi.

Berupa penundaan berlarut terhadap kewajiban hukum memberikan pelayanan untuk penyelesaian tanggung jawab pemerintah terkait kompensasi kerugian kepada pemilik ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas.

"Berdasarkan pendapat dan temuan Maladministrasi, Ombudsman RI memberikan Rekomendasi kepada Terlapor agar melakukan penyelesaian pemberian kompensasi kerugian kepada lima pemilik ruko sebagai warga masyarakat terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas," ungkap Dominikus.

Lebih lanjut, Dominikus menjelaskan, Gubernur Kalbar direkomendasikan untuk meminta penilaian dari tim appraisal sebagai upaya penentuan untuk menaksir jumlah kerugian.

Kemudian, Ombudsman juga merekomendasikan agar Gubernur Kalbar melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, untuk proses penggunaan anggaran yang dapat dikeluarkan dalam rangka pemberian kompensasi kerugian kepada pemilik ruko.

Selanjutnya, Ombudsman meminta Gubernur Kalbar berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mekanisme dan teknis pemberian kompensasi kerugian terhadap masyarakat yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas di 2014.

Terakhir, agar Gubernur Kalbar melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang terlibat dalam proses pembangunan proyek Dermaga Sambas tersebut. Setelah itu, dalam rekomendasi tersebut, Ombudsman meminta adanya pemberian kompensasi kerugian terhadap Pelapor sebagai warga terdampak.

"Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) UU Ombudsman RI, bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman. Kemudian sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) UU Ombudsman RI, bahwa Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi," tuturnya.