Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, melihat banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini yang terlalu fokus pada kenaikan tunjangan kinerja (tukin) ketimbang kinerja.Â
Ia mengatakan, para ASN ini lebih sering bertanya soal kenaikan tukin PNS daripada melihat kinerja yang bisa berdampak untuk masyarakat.Â
Baca Juga
"Jarang sekali ketemu Menpan RB banyak orang tanya bagaimana membangkitkan kinerja. Tapi selalu ditanya bagaimana menambah tunjangan kinerja," kata Anas dalam Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Advertisement
Padahal, ia menambahkan, tukin PNS bakal ikut naik bila nilai Reformasi Birokrasi (RB) pun terangkat. Oleh karenanya, ia bertekad terus mengusung tema reformasi berdampak agar masyarakat juga bisa merasakan hasil dari kinerja para ASN. Â
"Kita ini bergerak kalau tidak untuk reformasi berdampak, kita hanya sibuk di hulunya, asik di organisasinya, tidak sampai di dampak. Maka ini lah yang sering kami sampaikan, kita harus lebih bergerak, berdampak supaya lincah dan cepat," tegasnya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Anas pun ingin mendorong seluruh PNS agar berpedoman pada core values AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).
Menurut dia, perbaikan kinerja ASN dan pemerintah akan turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian situasi global saat ini.Â
"Saya kira ini momentumnya. Kenapa, karena 2022 atas dukungan dari kepala daerah, teman-teman dari seluruh indonesia, Indonesia mampu bertahan ekonominya, di tengah kekhawatiran ekonomi dunia yang sangat mengerikan," tuturnya.Â
Kementerian PANRB: AKHLAK PNS Dapat Rapor Merah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS masih punya rapor merah pada core values AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang diusung Presiden Joko Widodo.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan, dari hasil survei indeks BerAKHLAK yang dilakukan pada PNS, indikator adaptif mencatat rapor merah di seluruh instansi pemerintah.Â
"Rapor kita yang merata merahnya adalah bicara tentang adaptif. ASN dituntut untuk fleksibel, agile oleh bapak Presiden. Tapi sayangnya core value adaptif kita raportnya merah berjamaah, hampir di semua pemerintah instansi pusat maupun daerah," ujarnya dalam Closing Ceremony ASN Culture Fest 2022 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Menurut catatannya, nilai rata-rata indikator Adaptif pada PNS di seluruh instansi sebesar 38,9 persen. Untuk Kementerian nilainya 44,6 persen, sedangkan Lembaga 41,9 persen.
Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) 40,0 persen, Pemerintah Kota (Pemkot) 39,2 persen, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 38,0 persen.
Lebih lanjut, Alex Denni menyatakan, Presiden Jokowi telah menugaskan Kementerian PANRB untuk melakukan reformasi birokrasi (RB) untuk membangun budaya kerja di tingkat pemerintahan secara menyeluruh.Â
Â
Advertisement
Tolok Ukur
Ada tiga tolok ukur keberhasilan yang dipakai. Ukuran pertama dari kesuksesan reformasi birokrasi, dilihat dari kinerja organisasinya.
"Ukuran kedua biasanya terkait dengan ASN selaku internal customer-nya sendiri. Dalam hal ini, disebut sebagai employer engagement. Jadi seberapa ASN kita memiliki keterikatan dengan instansi pemerintah, dan keterikatan itu berpengaruh positif kepada kinerja," jelasnya.
Ketiga, Alex Denni menyinggung soal employer branding. Dalam artian, seberapa reputasi pemerintah itu positif di mata target talenta (CPNS) yang ingin direkrut. "Jadi seberapa mereka ingin ikut bergabung menjadi bagian dari ASN," imbuhnya.
"Tiga itu lah jadi ukuran utama keberhasilan transformasi SDM Aparatur, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kemaslahatan rakyat Indonesia secara utuh," pungkas Alex Denni.Â