Menpan RB: Gaji PNS Tinggi, tapi Banyak Utang

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, menilai ekonomi kelompok aparatur sipil negara (ASN) atau PNS berada di atas rata-rata masyarakat kebanyakan.

Pasalnya, ia menyebut rata-rata anggaran satu orang PNS per tahun masih di atas dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia.

Namun, Menteri Anas menyayangkan sikap beberapa PNS yang masih gampang teracuni tawaran kredit atau utang. Itu lantas menimbulkan perilaku konsumtif yang membuatnya seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.

"Jadi sebenarnya kalau konsep gaji PNS cukup ya cukup. Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita lewat istri kita, gagal lewat istri kita lewat HP anak kita," ujarnya di Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1/2023).

"Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif. Yang tidak perlu, dibelanjakan, yang tidak produktif, dibelikan," keluh Anas.

Oleh karenanya, Anas mengajak para abdi negara untuk bisa menahan hawa nafsu konsumtifnya, dan lebih fokus pada peningkatan kinerja. Terlebih dunia tengah dirudung ketidakpastian ekonomi tahun ini.

"APBD terbatas, APBN terbatas, PAD (pendapatan asli daerah) terbatas. Ini di 2023 belum tentu PAD kita bertambah, karena dinamika ekonomi kita terus naik turun," ungkap dia.

"Ini sekali lagi ingin saya ingatkan, kita musti bersyukur bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, ASN masih punya kepastian pendapatan," pungkas Menpan RB.

Pemerintah menggelontorkan Rp 1,1 triliun lebih untuk membantu Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Islam Non PNS melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU).

2 dari 3 halaman

AKHLAK PNS Dapat Rapor Merah, Menpan RB Kaget

Tingkat Mutu dan Produktivitas, Kemnaker Ajak ASN Indramayu Belajar dari Pelaku Industri — Ilustrasi Aparatur Sipil Negara atau PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengaku tidak terkejut ketika aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dapat rapor merah pada indikator Adaptif dalam core values AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

Alasannya, kebanyakan ASN saat ini masih bermain di zona nyaman dan belum mau merubah.

Hasil itu didapat setelah Kementerian PANRB dan tim melakukan survei indeks BerAKHLAK di kalangan ASN dan PNS dalam jumlah sangat besar, untuk memotret kinerja pemerintah.

"Tentu soal adaptasi di ASN ini sudah kita duga, karena sebagian kita ada di zona nyaman. ASN sebagian kan enggak mau berubah," kata Menpan RB Anas di The Westin Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Namun, ia berkomitmen untuk mengubah itu dengan cara memaksa para ASN untuk mengikuti bentuk budaya kerja baru, yakni slogan BerAKHLAK yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini harus berdampak. Jangan cuman melayani tapi berdampak. Jadi budaya kerjanya kita dorong dengan core value baru, kemudian target kinerjanya kita dorong yang berdampak," tegasnya.

3 dari 3 halaman

Hasil Survei

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen — Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pada saat yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni memaparkan hasil survei indeks BerAKHLAK yang dilakukan pada PNS, dimana indikator Adaptif mencatat rapor merah pada seluruh instansi pemerintah.

"Rapor kita yang merata merahnya adalah bicara tentang adaptif. ASN dituntut untuk fleksibel, agile oleh bapak Presiden. Tapi sayangnya core value adaptif kita raportnya merah berjamaah, hampir di semua pemerintah instansi pusat maupun daerah," ujarnya dalam Closing Ceremony ASN Culture Fest 2022 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Menurut catatannya, nilai rata-rata indikator Adaptif pada PNS di seluruh instansi sebesar 38,9 persen. Untuk Kementerian nilainya 44,6 persen, sedangkan Lembaga 41,9 persen.

Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) 40,0 persen, Pemerintah Kota (Pemkot) 39,2 persen, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 38,0 persen.

PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
Kredit
Bisnis
Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.
Lihat Selengkapnya
Kredit
Utang
Bisnis
Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda.
Lihat Selengkapnya
Utang
Gaji PNS
Bisnis
Gaji PNS adalah besaran penghasilan yang diperoleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Lihat Selengkapnya
Gaji PNS
menpan rb