12 Tower Hunian Pekerja IKN Nusantara Siap Dihuni, Intip Penampakannya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyatakan, sebanyak 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sudah terbangun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, sebanyak 12 tower berupa rumah susun (rusun) dengan teknologi modular tersebut sudah siap dimanfaatkan untuk jadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi di proyek IKN Nusantara.

"Beberapa tower tersebut juga sudah dihuni dan ditempati oleh para pekerja lengkap dengan fasilitas penunjang," kata Iwan saat melakukan peninjauan lapangan ke lokasi pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis (26/1/2023).

Pembangunan HPK IKN Nusantara ini merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Sehingga diharapkan pembangunan IKN ini juga menerapkan budaya kerja baru dan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang baik.

Sebanyak 12 tower berupa rumah susun (rusun) dengan teknologi modular tersebut sudah siap dimanfaatkan untuk jadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi di proyek IKN Nusantara.

"Pembangunan HPK dilaksanakan dalam rangka memberikan kenyamanan, keselamatan dan meningkatkan kualitas kesehatan para pekerja di IKN," ujar Iwan.

Lebih lanjut, dia menambahkan, setiap tower masing-masing dibangun empat lantai. Tujuan pembangunan hunian pekerja IKN Nusantara ini nantinya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau sarana akomodasi bagi pekerja konstruksi di IKN Nusantara.

Dalam kawasan HPK ini juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti mess hall atau ruang serba guna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya.

"Jadi seluruh pekerja konstruksi yang bekerja membangun IKN bisa ditempatkan di lokasi ini. Apalagi dalam beberapa bulan mendatang akan lebih banyak pekerja konstruksi yang datang bekerja di IKN," terangnya.

Pembangunan berbagai infrastruktur terus dikerjakan di Ibu Kota Negara, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satunya pengerjaan jalan tol yang memasuki tahap mobilisasi.

2 dari 4 halaman

Korea dan China Siap Bangun Hunian ASN di IKN Nusantara dengan Skema KPBU

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan studi mengenai pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Studi yang dijalankan terkait penggunaan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Saat ini sudah ada tiga pemrakarsa yang terdiri dari Korea Land and Housing Corporation, CCFG China, dan pengembang Summarecon. Nantinya mereka akan menyiapkan studinya," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dikutip dari Antara, Selasa (24/1/2023).

Untuk hunian ASN di IKN yang menggunakan KPBU dari tiga investor tersebut, lanjut dia, konsepnya adalah prakarsa. Masing-masing pemrakarsa tersebut memiliki tema untuk hunian ASN di IKN.

Setelah studi untuk hunian ASN itu selesai, kata dia, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan tahap negosiasi.

"Kita kasih waktu selama enam bulan sejak dia mulai melakukan studi, sambil berjalan kita lakukan evaluasi," ujar Herry.

Sebanyak tiga perusahaan siap membangun hunian ASN melalui skema KPBU yaitu Konsorsium CCFG China dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara sebesar Rp 30,8 triliun. Kemudian Korea Land and Housing Corporation sebesar Rp 8,65 triliun, dan PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp 1,67 triliun.

3 dari 4 halaman

Rp 660 Miliar Dana Proyek IKN Nusantara Masih Parkir di Kementerian PUPR

Pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara tengah jadi fokus pemerintah. Namun, ini tak terlepas dari sejumlah kendala, seperti proses lelang yang tak selalu mulus.

Sama halnya dengan proses lelang untuk proyek garapan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dimana, masih ada dana yang tersimpan di kas Ditjen Cipta Karya sebagai alokasi pembangunan IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menerangkan ada sekitar Rp 660,63 miliar dana yang seharusnya digunakan pada 2022 untuk pembangunan IKN Nusantara. Ternyata, rencana ini terganjal proses lelang sehingga urung diserap.

"Sisa anggaran Ditjen Cipta Karya tahun ini (2022) adalah sebesar Rp 882 miliar, terdiri dari untuk PHLN sebesar Rp 163,3 miliar, rupiah murni Rp 719 miliar ini untuk kegiatan-kegiatan di IKN masih ada tersisa 660,63 miliar. Ini karena proses lelang yang kemarin ada beberapa yang gagal, untuk uang pembangunan gedung kawasan Kemenko dan juga beberapa pengadaan lahan serta konsultasi," urainya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Sementara itu, ada Rp 58,7 dana yang masih tersisa untuk proyek Non IKN. Yakni adanya sisa lelang yang tidak termanfaatkan kembali.

4 dari 4 halaman

Penambahan Anggaran

Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. (Dok Kementerian PUPR)

Diana menguraikan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 17,6 triliun di 2022. Ini meningkat 40,69 persen atau Rp 5,09 triliun dari DIPA awL 2022 sebesar Rp 12,5 triliun.

Penambahan anggaran dilakukan untuk memberikan dukungan pada pembangunan prioritas. Diantaranya adalah penyelenggaraan Presidensi G20, dan pembangunan di kawasan IKN Nusantara.

Diana mengungkap, dana tambahan sebesar Rp 1,1 triliun untuk penyiapan Presidensi G20, dan Rp 2,3 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Adapun capaian realisasi keuangan 2022 sebesar 95 persen sedangkan relisasi fisik 96,9 persen. Kalau kita bandingkan dengan 2021 masih ada deviasi," kata dia.