Menpan RB Heran, Banyak PNS Terlilit Utang Padahal Gaji Tinggi

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan, fenomena PNS terjerat pinjaman kredit akibat gaya hidup. Sehingga, tak sedikit PNS menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dana segar demi memenuhi keinginannya. Salah satunya dengan menarik pinjaman kredit.

"Gaya hidup yang tidak terkendali menjadi tren bagi PNS untuk menggadaikan SK (Surat Keputusan) ke lembaga keuangan demi menutup pengeluaran bulanan yang terlalu tinggi," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Kamis (26/1).

Bhima menerangkan, jabatan sebagai PNS di kalangan masyarakat masih identik dengan golongan yang mapan. Hal ini pula yang melatarbelakangi para PNS terbawa gaya hidup mapan. "Jadi, ketika ada PNS handphone-nya biasa, motornya sederhana, rumahnya kontrak itu dianggap aneh di mata masyarakat kita," ujar Bhima

Selain gaya hidup, buruknya pengelolaan keuangan ditengarai sebagai penyebab PNS banyak terlilit kredit, khususnya kredit konsumsi yang menjadi segmen favorit PNS. "Padahal kredit konsumtif pasti bunga nya tinggi, dan tidak bisa diandalkan untuk tambah pendapatan dalam jangka panjang. Harusnya kalau kredit ya modal usaha," ucap Bhima.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyayangkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS punya utang.

Menurut Financial advisor, Philip Mulyana, kondisi PNS punya banyak utang seperti ini, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia masih minim literasi keuangan.

Philip menyampaikan akibat minimnya literasi keuangan, seseorang akan tetap berutang meski pendapatannya terhitung cukup besar.

"Faktor literasi keuangan yang masih rendah adalah faktor utama seseorang berutang meskipun mempunyai income yang cukup," ujar Philip kepada merdeka.com, Kamis (26/1/2023).

Belum lepas dari masalah literasi keuangan, Philip juga menyoroti kebiasaan umum sebagian masyarakat untuk berbelanja yang non produktif. Ditambah lagi kemudahan akses bagi masyarakat untuk berbelanja.

Menurut Philip, literasi keuangan berarti seseorang memahami cara mengelola keuangan dengan baik, cara berinvestasi sesuai dengan profil risiko individu, cara memilih asuransi, dan lain-lain. Sayangnya, pengetahuan dasar tentang literasi keuangan hampir tidak pernah disampaikan dalam pendidikan formal.

"Sejak kita sekolah, kita tidak pernah diajari untuk bagaimana mengelola keuangan kita. Padahal kita tau sendiri Indonesia memiliki level inflasi yang tinggi. Ini artinya barang-barang akan semakin mahal," jelasnya.

"Barang yang semakin mahal ditambah kemudahan kita berbelanja ditambah literasi keuangan yang minim akan membuat kita bisa terjerumus dalam masalah keuangan, salah satunya adalah hutang," pungkasnya.

Senada dengan Philip, menurut Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, pendapatan yang diterima para ASN seharusnya cukup untuk kebutuhan primer. Namun, kondisi tersebut justru menjadi kontradiktif karena para ASN kerap mengajukan kredit.

"Jadi sebenarnya kalau konsep cukup ya cukup. Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita lewat istri kita, gagal lewat istri kita lewat HP anak kita. Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif. Yang tidak perlu, dibelanjakan, yang tidak produktif, dibelikan," ujarnya di Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1).

Di satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 melakukan survei tentang inklusi keuangan dan literasi keuangan, hasilnya 85,10 persen masyarakat telah mendapatkan akses keuangan (inklusi keuangan) dan indeks literasi keuangan berhasil tembus 49,68 persen.