Ngidam Durian, Erick Thohir dan Menlu Rela 'Ngemper' di Rumah Pedagang Duren

Menteri BUMN Erick Thohir membidik transaksi belanja BUMN terhadap produk UMKM mencapai Rp 50 triliun di tahun ini. Itu ditarget bisa terwujud melalui platform Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM).

Data yang dikantonginya, PaDi UMKM mampu membukukan transaksi sebesar Rp 24,4 triliun sepanjang 2022. Ini telah melibatkan sekitar 40 ribu UMKM dan 92 BUMN serta anak usaha BUMN.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menerangkan strategi yang akan ditempuh Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah. Dia mendorong lebih banyak lagi UMKM yang terlibat.

"Yang utama adalah PaDi UMKM itu kan bagaimana supaya BUMN itu difasilitasi oleh platform bertemu dengan UMKM di platform tersebut. Harapannya BUMN untuk keperluan-keperluan mau pun keperluan operasinya, maupun keperluan-keperluan bisnis, supportnya itu belanjanya ke UMKM," kata dia usai membuka Bazar UMKM BUMN di Sarinah, Kamis (26/1/2023).

Dia menyebut, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian BUMN adalah dengan menetapkan belanja BUMN sebesar Rp 14 miliar ke bawah bisa mengutamakan UMKM. Disamping, adanya perintah Erick Thohir untuk belanja di bawah Rp 200 juta yang perlu melibatkan usaha mikro dan kecil.

"Itulah harapan kita supaya BUMN ini benar-benar sudah tau lah, terlatih harus belanja produk dalam negeri dan utamanya produk UMKM," urainya.

Diketahui, belanja produk lokal bukan hanya berlaku bagi BUMN saja. Tapi, menyasar sejumlah pos-pos belanja dari Kementerian dan Lembaga, serta belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Loto menerangkan kalau nantinya ada semacam pengawasan atau monitoring yang dilakukan. Hal ini ditujukan agar belanja BUMN benar-benar menyerap produk UMKM.

"Ya kan kita monitor memang. Jadi kami memberikan laporan ke setiap manajemen 'ini lho belanja kamu setiap bulan, produk-produk dalam negeri maupun produk UMKM'," ungkap Loto.

Salah satu upaya untuk mendorong itu, Loto juga mendorong adanya bantuan kepada UMKM untuk bisa memastikan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atas produknya. Sehingga, bisa masuk sebagai syarat untuk dibeli oleh BUMN.

"Memang saat ini kita berusaha untuk mendorong supaya umkm juga punya prodaknya itu difasilitasi sertifikasi TKDN, ketauan kandungan dalam megerinya. Tapi kandungan-kandungan dalam negeri UMKM seperti ini apalagi produk makanan resources dari kekayaan lokal, mungkin hampir 80 persen udah dari lokal," terangnya.