4 Arah Reformasi Birokrasi BPS 2023, Sasar Kemiskinan hingga Investasi

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) meresmikan Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023. Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk mengembangkan perstatistikan di Indonesia. Kolaborasi seluruh pihak dilakukan agar pemanfaatan data statistik semakin luas.

Kepala BPS, Margo Yuwono, menyampaikan, bahwa peran data BPS sangat penting di berbagai aspek. Misalnya ketika Indonesia dilanda krisis covid-19 maupun krisis akibat kondisi Global, maka data-data yang BOS hasilkan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi memegang peran begitu sangat penting untuk dijadikan landasan bagi pemerintah untuk menyusun strategi bagaimana daya beli bisa dijaga dan pertumbuhan bisa pulih seperti sebelum pandemi covid-19.

"Oleh karena itu melihat peran data yang dihasilkan BPS begitu sangat penting, maka BPS terus melakukan transformasi dalam tubuhnya. Transformasi diarahkan kepada dua aspek aspek di hulu adalah bagaimana BPS melakukan modernisasi bisnis proses Bagaimana perbaikan manajemen di internal BPS," kata Margo Yuwono dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, Senin (30/1/2023).

Di sisi hulu, BPS melakukan perbaikan sistem dan manajemen internal, termasuk modernisasi bisnis proses yang ada di BPS dalam menghadapi berbagai tantangan yang baru. Untuk sisi hilir yaitu mendukung penyelesaian isu-isu prioritas Pemerintah.

Untuk sisi hilir ini ada 4 arah reformasi birokrasi BPS guna mendukung reformasi birokrasi tematik, diantaranya, pertama, pengentasan kemiskinan. BPS sudah ditugaskan untuk melakukan pendataan regsosek di tahun 2022, data yang sudah dimiliki BPS bisa digunakan oleh Kementerian/Lembaga.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.

2 dari 3 halaman

Pengentasan Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Indonesia Turun — Seorang anak melintasi genangan sampah di permukiman kumuh Muara Baru, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 26,5 juta orang per September 2021 dari sebelumnya mencapai 27,54 juta orang pada Maret 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Dalam pengentasan kemiskinan ini, BPS juga diberikan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem, hal itu sejalan dengan amanat dari Inpres nomor 4 tahun 2022.

"Ini selalu saya laporkan kepada bapak Presiden bagaimana progres dari pemerintah terkait dengan kemiskinan ekstrem. Jadi poin pertama mengenai RB tematik 2 (tugas) ini yang menjadikan kontribusi BPS terhadap RB tematik sesuai dengan isu-isu yang disampaikan oleh bapak presiden," ujarnya.

Reformasi Birokrasi BPS kedua yaitu mengenai peningkatan investasi. BPS berupaya meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi yang dimiliki berbagai Kementerian lembaga. Menurutnya, hal ini penting supaya terstandarisasi dalam pengelolaan investasinya. BPS juga melakukan pengawalan terhadap pendataan koperasi dan UMKM.

"Kami mengirimkan gugus tugas saya sudah ketemu dengan pak Menteri Koperasi dan UMKM, bagaimana ke depan pendataan UMKM ini bisa menyasar seluruh pelaku usaha UMKM dan berbagai kebijakan terkait dengan data yang dimiliki bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Ketiga, mengenai digitalisasi administrasi pemerintahan. BPS berupaya menyelenggarakan layanan manajemen data statistik dalam bentuk sistem infrastruktur Statistik Nasional yang berbagi pakai.

"Ini sesuai dengan Perpres yang baru yang BPS harus menyediakan sistem infrastruktur Statistik Nasional yang bisa di bagi pakaikan," imbuhnya.

3 dari 3 halaman

Percepatan Prioritas

Keempat, terkait dengan percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu mengenai pengendalian inflasi. Seperti diketahui bersama, kata Margo, BPS setiap Senin bersama Kemendagri selalu mengkomunikasikan terkait perkembangan harga pangan kepada seluruh Bupati walikota di seluruh Indonesia.

"Harapannya BPS memberikan inside kepada Pak Mendagri dan pemerintah daerah terkait dengan perkembangan harga di masing-masing daerah," ujarnya.

Tak hanya itu saja, BPS juga melakukan penghitungan kontribusi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) terhadap PDB melalui pengelolaan big data pengadaan barang/jasa Pemerintah.

"P3DN ini menjadi prioritas pemerintah, BPS memberikan kontribusi kepada penghitungan kontribusi P3DN ini kepada PDB dan juga pengelolaan big data yang dimiliki oleh pemerintah supaya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

BPS
Organisasi
BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Lihat Selengkapnya
BPS
kemiskinan
Publik
Kemiskinan adalah keadaan miskin.
Lihat Selengkapnya
kemiskinan
Investasi
Bisnis
Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Lihat Selengkapnya
Investasi
Reformasi Birokrasi